KabarIndonesia.id — Isu revitalisasi galangan kapal nasional tiba-tiba ramai dibicarakan publik setelah dua menteri saling melontarkan sindiran di media sosial.
Pernyataan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mencuri perhatian, termasuk soal sumber dana hingga klaim pesanan kapal di galangan.
Perseteruan terbuka itu muncul setelah Trenggono menanggapi pernyataan Purbaya terkait pendanaan revitalisasi galangan kapal di Tanah Air.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Trenggono menegaskan dana pembangunan yang dimaksud bukan bersumber dari APBN, melainkan pinjaman dari luar negeri.
“Yth Menteri Keuangan, mohon anda faham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK (Inggris),” tulis Menteri KKP, Selasa (10/2/2026).
Trenggono juga menyindir Purbaya agar mengecek langsung informasi pendanaan itu kepada jajaran di kementeriannya.
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah kapal anda, bener enggak itu uang sudah dikucurkan?” tambahnya dalam postingannya.
Respon Menkeu Purbaya: Cek ke Galangan, Belum Ada Pesanan
Purbaya kemudian menanggapi pernyataan Trenggono. Ia mengaku hanya melakukan pengecekan ke galangan dan menemukan belum ada pemesanan kapal.
“Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuman cek kan ke galangan, ada nggak yang di-order? ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Ya udah,” kata Purbaya usai rapat bersama pimpinan DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Purbaya menyebut informasi yang ia terima bisa saja salah. Namun, ia menegaskan dana yang berasal dari pinjaman tetap akan melalui Kementerian Keuangan.
“Yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga,” kata Purbaya.
Ia mengaku belum mengetahui besaran pinjaman yang dimaksud. Bagi Purbaya, yang terpenting adalah program pembuatan kapal bisa segera dijalankan.
“Saya tidak tahu angkanya berubah-ubah terus. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu aja,” tambahnya.
Bermula dari Acara Revitalisasi Galangan Kapal
Diketahui, polemik ini berawal dari pernyataan Purbaya dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dalam forum tersebut, Purbaya mengaku mendapat penjelasan dari pengusaha galangan yang hadir bahwa mereka belum menerima pesanan pembuatan kapal dari KKP.
Dalam kesempatan itu, Purbaya menekankan pentingnya penguatan industri kapal perkapalan dan galangan nasional sebagai penopang pertumbuhan ekonomi serta sektor manufaktur dalam negeri.
Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya manusia mumpuni di sektor ini, namun tidak berkembang secara optimal karena minimnya peluang dan kebijakan yang belum berpihak pada produksi domestik.
“Saya baru tahu orang kita jago, cuma nggak dikasih kesempatan sama kita sendiri,” ujar Menkeu.
Menurut Purbaya, salah satu faktor yang meningkatkan industri kapal galangan nasional adalah kebijakan yang tetap membuka ruang luas bagi impor kapal bekas, sehingga permintaan kapal buatan dalam negeri tergerus.
“Jadi orang-orang yang mampu-mampu itu nggak bisa order karena kebijakan kita sendiri. Walaupun kita negara laut, negara maritim, kapalnya beli dari luar. Orang-orang kita yang ahli nggak dikasih kesempatan,” kata Menkeu.
Purbaya juga menyoroti rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah untuk mendukung kapal galangan nasional, termasuk dalam program peremajaan kapal yang dibiayai APBN.
Ia menyebut banyak kapal milik negara seharusnya bisa dipesan dari galangan domestik, namun tidak terserap.
Padahal menurutnya, permintaan domestik yang kuat dapat mendorong daya saing industri kapal dan galangan kapal Indonesia di tingkat global.
“Ke depan, kalau masih mau industri kita maju, permintaan domestik harus diamankan. Presiden tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya. Itu pasti akan diganti,” ujar Menkeu.
Ia menambahkan, anggaran pengadaan kapal disebut sudah disiapkan, namun belum memberikan dampak nyata bagi industri dalam negeri.
“Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Salah satu yang saya lihat kita punya kemampuan tapi underutilized karena tidak beri kesempatan adalah industri galangan kapal,” kata Menkeu.
