KabarIndonesia.id — Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pihak-pihak yang tidak menyukai kepemimpinannya untuk berkompetisi secara demokratis pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, tanpa merugikan kepentingan bangsa dan negara.
“Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan, 2029 bertarung,” kata Prabowo saat bertaklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memaparkan capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Program tersebut saat ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dan ditargetkan meningkat menjadi 82 juta penerima paling lambat pada Desember 2026.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 22.275 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai daerah.
Presiden menyebutkan, keberadaan dapur-dapur tersebut telah menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja, dengan setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang yang menerima penghasilan harian.
Tak hanya itu, program MBG juga mendorong keterlibatan pemasok bahan pangan di tingkat desa, mulai dari sayuran, telur, ikan, ayam, hingga daging.
Setiap dapur diperkirakan melibatkan 10 hingga 20 pemasok. Jika target 82 juta penerima tercapai, program ini berpotensi menciptakan tiga hingga lima juta lapangan kerja.
Presiden menegaskan bahwa penyediaan lapangan kerja menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
“Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja. Hanya dari MBG, dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa,” kata Kepala Negara.
Menurut Prabowo, sikap saling mencela, menghardik, hingga aksi yang berujung pada penerapannya tidak akan menghasilkan lapangan kerja maupun membuka pabrik baru.
Ia menegaskan bahwa tindakan anarkistis diperbolehkan sesuai ketentuan hukum, namun tindakan anarkistis merupakan perbuatan pidana.
“Demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap. Dan memaksakan itu mencelakakan bangsa dan negara. Kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan. Itu pidana,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa sebagian kelompok yang memicu aksi destruktif diduga berada di bawah pengaruh kekuatan asing.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk menilai pemerintah berdasarkan hasil nyata yang dirasakan rakyat.
“Dan saya menghimbau mereka, hai warga negara Indonesia. Apakah kau tidak kasihan sama rakyatmu? Saudara-saudara, saya tadi sudah tayangkan capian-capian kita. Dan capian-capian ini real. Bukan omon-omon,” imbuhnya.
