KabarIndonesia.id — Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memastikan program stimulus Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) siap disalurkan mulai Senin (20/10/2025). Bantuan tersebut diberikan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada di desil 1–4 Data Terpadu Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal itu disampaikan Letkol Teddy saat berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025). “Dalam tiga bulan ini, Oktober, November, dan Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Setiap keluarga berhak menerima Rp300.000 per bulan. Mulai Senin depan, mereka bisa mengambilnya sekaligus untuk tiga bulan, totalnya Rp900.000,” ujar Teddy.
Ia menjelaskan, penyaluran BLTS akan dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Program ini diluncurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Program BLTS sebelumnya telah diresmikan pada Jumat (16/10/2025) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Teddy, seluruh kesiapan teknis telah dicek langsung oleh dirinya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
“Pak Mensos sudah berkoordinasi langsung dengan pihak bank Himbara dan kantor Pos, jadi bisa dipastikan mulai Senin dan hari-hari berikutnya uangnya sudah dapat diterima oleh masyarakat, sesuai arahan Bapak Presiden,” jelasnya.
Teddy menambahkan, total nilai BLTS untuk tiga bulan mencapai lebih dari Rp30 triliun, hasil dari efisiensi anggaran pemerintah di awal tahun.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap kebijakan yang menyentuh masyarakat kecil.
“Pak Presiden punya perhatian luar biasa untuk masyarakat, khususnya golongan paling bawah. Yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, yang bawah dibela. Itu prinsipnya,” ujar Gus Ipul.
Ia juga menyebut bahwa anggaran bantuan sosial tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. “Pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp71 triliun untuk 20 juta KPM. Namun di era Presiden Prabowo, nilainya dinaikkan menjadi lebih dari Rp110 triliun, mungkin yang terbesar sepanjang sejarah,” tandasnya.
