Warga Puncak Protes ke Menteri LHK: “Segel Tambang, Bukan Kawasan Wisata!”

Massa membawa spanduk bertuliskan “Segel Tambang, Bukan Wisata Alam".

KabarIndonesia.id — Sejumlah warga di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menggelar aksi protes spontan saat rombongan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, melintas di Simpang Pasir Angin, Megamendung, pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Gelombang protes itu mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang menutup sejumlah lokasi ekowisata di wilayah tersebut. Warga menilai keputusan itu telah memukul sumber penghidupan mereka, dan menuntut penjelasan serta langkah konkret dari pemerintah.

Dengan membawa spanduk dan puluhan tangkai bunga sebagai simbol perlawanan damai, massa menghadang iring-iringan kendaraan dinas Menteri Hanif. Salah satu tulisan di spanduk berbunyi, “Segel Tambang, Bukan Wisata Alam”, menggambarkan keresahan mendalam warga yang menggantungkan hidup pada sektor wisata hijau.

“Kami adalah pekerja yang menjadi korban dari penyegelan tempat usaha oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar koordinator aksi, Asep Suhandi, di tengah kerumunan massa. Ia menegaskan bahwa unjuk rasa itu muncul secara spontan setelah warga mengetahui rencana kunjungan Menteri Hanif untuk kegiatan penanaman pohon dan aksi bersih sungai di kawasan Puncak.

“Begitu mendengar beliau datang, kami ingin menyampaikan aspirasi secara langsung. Kalau suara kami tetap diabaikan, kami siap melanjutkan aksi hingga ke Hambalang,” tegas Asep.

Warga menilai kebijakan penutupan lokasi wisata dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pekerja lokal. “Kami tidak menolak aturan lingkungan, tapi mohon kesejahteraan kami juga dipertimbangkan. Tanpa tempat usaha, bagaimana kami bisa bertahan hidup?” tambahnya.

Para demonstran mengklaim telah mengikuti ketentuan pemerintah dan berperan aktif menjaga kelestarian alam di sekitar kawasan wisata. Melalui aksi damai ini, mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog untuk merumuskan solusi yang adil, seimbang, dan berpihak pada rakyat kecil.