KabarIndonesia.id — Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai stagnasi ini sebagai tanda kegagalan tata kelola. Mereka mendesak agar dana yang tidak terserap dialihkan untuk sektor pendidikan, terutama peningkatan kapasitas sekaligus kesejahteraan guru.
Data resmi memperlihatkan, alokasi Rp 6 triliun bagi pembangunan 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bahkan belum disentuh. Kelesuan serapan anggaran ini akhirnya memicu reaksi pemerintah. Menteri Keuangan Yudhi Purbaya Sadewa sudah mewanti-wanti, bila hingga Oktober 2025 angka penyerapan tetap mandek, anggaran MBG akan dialihkan ke sektor lain, termasuk menutup defisit APBN.
FSGI menyambut sinyal itu, namun menekankan agar pengalihan diarahkan pada pendidikan. Ketua Umum FSGI, Fahmi Hatib, menegaskan bahwa dana tidak terpakai akan lebih berguna bila dipakai untuk mengangkat mutu guru melalui program pelatihan. Dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025), ia mencontohkan: biaya pelatihan pada 2025 yang berkisar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta per peserta masih sepenuhnya ditanggung sekolah melalui dana BOS. Beban semacam ini, menurutnya, sangat mencekik.
Empat Usulan Pokok FSGI
Atas dasar itu, FSGI merumuskan empat rekomendasi utama bagi pemerintah:
- Evaluasi Menyeluruh
Melaksanakan peninjauan komprehensif terhadap MBG dengan melibatkan guru, sekolah, siswa, dan orang tua. - Moratorium
Memberlakukan penghentian sementara program selama evaluasi berlangsung, sembari memetakan ulang daerah sasaran agar lebih presisi. - Kanal Masukan Publik
Membuka ruang partisipasi masyarakat, mengingat kondisi tiap daerah berbeda-beda. - Alihkan Anggaran
Mengarahkan dana MBG yang tidak terserap guna memperkuat kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk tunjangan guru honorer serta tunjangan profesi bagi yang telah bersertifikat.
