KabarIndonesia.id — Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pentingnya peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai penggerak investasi nasional. Ia mengingatkan agar kehadiran lembaga negara tersebut tak justru mematikan peran investor swasta.
“Peranan Danantara akan sangat menentukan apakah investasi kita meningkat, karena Danantara itu state-owned. Kalau dominan tanpa bisa attract investor, maka yang terjadi adalah crowding out,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Sebaliknya, lanjut Sri Mulyani, apabila Danantara mampu menarik lebih banyak investasi swasta, peran strategis sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dapat benar-benar terwujud.
“Kalau investasi Danantara mampu attract swasta maka Danantara bisa menjadi katalis. Ini penting untuk terus dikomunikasikan. Kami juga terus berdialog dengan tim Danantara,” imbuhnya.
Istilah crowding out sendiri merujuk pada kondisi ketika besarnya investasi pemerintah justru mengurangi ruang partisipasi sektor swasta dalam pembangunan.
Peringatan tersebut disampaikan di tengah melambatnya pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi, yang pada triwulan I 2025 tercatat hanya tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year-on-year). Meski ekonomi nasional tetap mencatat pertumbuhan 4,87 persen (yoy) di periode yang sama, Menkeu menilai lemahnya laju investasi menjadi sinyal yang patut diwaspadai.
“Kalau kita ingin ekonomi tumbuh 5 persen, biasanya investasi juga harus tumbuh sekitar 5 persen, karena investasi menjelaskan 28 persen dari PDB kita,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan bahwa untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen pada 2026, Indonesia memerlukan total investasi senilai Rp8.297,8 triliun.
“Dari total kebutuhan tersebut, porsi terbesar tetap diharapkan berasal dari swasta sebesar Rp7.467,1 triliun atau sekitar 89,99 persen. Sisanya, investasi BUMN sebesar Rp480,8 triliun atau 5,79 persen, dan investasi pemerintah Rp349,91 triliun atau 4,22 persen,” ujar Rachmat.
Dengan kapasitas fiskal pemerintah yang terbatas, investasi swasta dan BUMN dipandang memegang kunci dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan investasi akan diarahkan untuk membangun iklim usaha yang kondusif dan mendorong keterlibatan BUMN serta swasta dalam proyek-proyek bernilai tambah tinggi.
“Kami menekankan kembali pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, serta keberpihakan pada investasi produktif, terutama di sektor pertanian, energi, energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital,” tutup Menteri PPN.
