KabarIndonesia.Id — Pemerintah mulai menyusun rencana pengembangan infrastruktur bagi penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan, pengembangan infrastruktur berupa hunian tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau TNI-Polri, tetapi juga bagi elemen masyarakat lainnya.
Hal ini disampaikan oleh Bambang usai menghadiri rapat terbatas, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (02/11).
“Ada empat kan sebetulnya [penduduk IKN]: ASN, TNI, Polri, penduduk lokal, kemudian pekerja, sama juga yang di luar itu. Misalnya, nanti ada sekolah-sekolah ada gurunya kan, ada yang lain-lain, kemudian ada misalnya hospital atau rumah sakit, klinik, itu kan juga ada susternya, segala macam itu juga harus diakomodir huniannya,” ujarnya.
Menurutnya, Jokowi meminta agar pengembangan hunian di IKN juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar seperti penduduk lokal dan masyarakat dengan penghasilan rendah.
“Kita tadi lihat petanya semua itu, sehingga nanti hunian yang dikembangkan itu tidak hanya ASN, TNI, Polri, tapi juga yang untuk masyarakat seperti itu, dan masyarakat berpenghasilan rendah tadi juga diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat,” bebernya,
Terkait jumlah populasi, Kepala Otorita IKN mengungkapkan akan ada sekitar 200 ribu penduduk di tahun 2024 nanti.
“Penduduknya itu di 2024 kira-kira 200 ribuan. Angka itu termasuk penduduk yang lokal, pekerja, kemudian juga pendatang tadi, 200 ribuan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa strategi pengembangan infrastruktur tersebut merupakan salah satu upaya menjawab pertanyaan investor terkait peluang usaha di IKN. Nantinya, kata Bambang, pihaknya akan membangun infrastruktur dengan populasi yang cukup bagi investor untuk menanamkan modal di sejumlah titik di IKN.
“Yang penting, populasinya cukup untuk para investor itu mempertimbangkan bahwa ini memiliki daya beli yang cukup,” jelasnya.
Ia, juga menegaskan bahwa pengembangan IKN mengusung konsep kota rimba yang mengedepankan konsep ramah lingkungan.
“Kan 25 persen cuma yang dibangun, 5-10 persen untuk hijau, sisanya yang 65 persen itu nanti akan tetap jadi hutan. Kita pengin, namanya juga kota hutan, kota rimba raya, jadi yang itu tetap kita pertahankan,” tegasnya.
