KabarIndonesia.id — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membeberkan strategi panjang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pengalaman tersebut dipaparkan dalam Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 yang digelar di Auditorium UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Dalam forum bertema “Penguatan Ekosistem Halal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan” itu, Khofifah menegaskan bahwa pengembangan industri halal tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, dibutuhkan proses panjang yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, penguatan sumber daya manusia, serta literasi berkelanjutan kepada masyarakat.
Penguatan ekosistem halal dinilai menjadi langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi implementasi kebijakan wajib halal yang akan berlaku pada Oktober 2026.
Salah satu capaian yang disoroti Khofifah adalah keberhasilan Jawa Timur dalam memastikan seluruh rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) memiliki sertifikasi halal.
“Dari nol RPH (Rumah Potong Hewan) Halal, sekarang semua RPH di Jawa Timur sekarnag sudah halal. Setelah itu kita masuk pada RPU (Rumah Potong Unggas) dari nol sekarang semua RPU sudah halal,” ujar Khofifah, Kamis (4/6/2026).
Menurut Khofifah, konsep halal tidak hanya berhenti pada produk akhir, tetapi harus diterapkan dalam seluruh rantai produksi agar masyarakat memperoleh jaminan kehalalan secara menyeluruh.
“Jadi, apa yang sebetulnya dikonsumsi masyarakat pastikan bahwa sumbernya halal, prosesnya halal, dan endingnya juga halal,” katanya.
Ekosistem Halal Lebih Luas dari Sekadar Sertifikasi
Dalam paparannya, Khofifah menjelaskan bahwa ekosistem halal memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibanding sekadar sertifikasi produk atau pengembangan keuangan syariah.
“Jadi kalau kita bilang halal ekosistem, kita punya banyak ekosistem, bukan hanya Islamic Finance. Bukan hanya, Halal Center,” katanya.
“Tetapi ada proses yang mengiringi itu semua,” lanjutnya.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam membangun industri halal, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, komunitas, hingga media.
Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pengembangan ekonomi syariah dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Penguatan SDM Jadi Kunci
Selain memperkuat infrastruktur halal, Jawa Timur juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal (JULEHA).
Khofifah menyebut profesi JULEHA memiliki peran strategis dalam memastikan rantai pasok produk halal berjalan sesuai standar syariah.
“Di setiap tempat pemotongan ini kemudian diberikan lafal Bismillah yang besar, dan itu akhirnya diikuti,” lanjutnya.
“Bagaimana dengan Juru Sembelih Halal (JULEHA) ini berapa kali di training dan dengan kurikulum-kurikulum yang disiapkan hingga akhirnya mereka siap untuk menjadi Juru Sebelih Halal,” katanya.
“Kalau sapi berarti alat-alatnya harus beragam model dan seterusnya, dan sampaikan bahwa ini harus dipotong sampai ini dan proses-proses itu harus melalui sekian jam pelajaran, kurikulum dan seterusnya, dan sholat,” lanjutnya.
Khofifah menegaskan seluruh pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang dijalankan secara konsisten selama bertahun-tahun.
“Kalau saya menyiapkan suatu program, saya rasanya tidak pernah hit and run. Jadi, harus sampai jadi,” ucapnya.
“Saya ingin menyampaikan tidak ada yang bim salabim, kita semua harus berproses,” ungkapnya.
Media Dinilai Berperan Strategis
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyoroti pentingnya peran media dalam memperluas literasi halal kepada masyarakat. Menurutnya, era digital membuat informasi dapat diakses tanpa batas wilayah sehingga edukasi mengenai industri halal perlu terus diperkuat.
“Media ini penting untuk memberikan literasi kepada semua elemen yang borderless, dimana saja bisa mendapatkan informasi ini,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan berbagai pihak lainnya dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah nasional.
“Saya rasa stakeholders sebagai bagian dari strategi pentahelix system pengembangan ekonomi syariah, kita semua sudah melakukan, tetapi mungkin intesitasnya berbeda-beda,” ungkapnya.
Jawa Timur Dominasi Adinata Syariah
Khofifah turut memaparkan capaian Jawa Timur dalam ajang Adinata Syariah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah daerah.
“Di tahun 2022 Pemprov Jawa Timur baru mendapatkan tiga kategori Adinata Syariah. 2023 kami mendapatkan enam dan itu sekaligus juara umum. 2024 kami mendapatkan delapan. Dan tahun kemarin 2025 kami mendapatkan 10 kategori juara,” bebernya.
Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi yang terus dibangun oleh seluruh elemen di Jawa Timur.
“Apa yang kami lakukan adalah bagian dari pengalaman yang kami coba lakukan di Jawa Timur dengan berbagai ikhtiar, sinergi, kolaborasi, pengembangan-pengembangan yang kami lakukan. Mudah-mudahan manfaat barokah,” pungkasnya.
