KabarMakassar.Com — PDAM Kota Makassar melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Makassar di Rumah Makan New Dahlan, Rabu 13 Desember 2017.
Direktur Utama PDAM, Harris Yasin Limpo mengatakan kerjasama ini merupakan kelanjutan nota kesepahaman atau MoU tentang sistem keamanan pembangunan dan pelaksanaan di PDAM.
"Ketika pembangunan itu terlaksana maka kita banyak berkonsultasi dengan pengadilan negeri," ungkapnya.
Haris menyampaikan dengan adanya perjanjian ini, PDAM mampu mendapatkan bantuan Kejaksaan Negeri jika ada kasus-kasus pihak ketiga dari PDAM baik itu berkaitan dengan piutang ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pencurian.
"Jadi ketika ada masalah seperti itu kita bisa langsung menyampaikan kepada pengacara negara sebagai pengacara perusahaan," kata Haris.
Beberapa kasus yang dimaksud seperti pengrusakan pipa akibat adanya pembangunan yang sering mengakibatkan kerugian bagi PDAM seperti.
"Dengan adanya kerjasama ini nantinya kasus seperti ini bisa kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk di proses lebih lanjut" ujarnya
Haris juga menambahkan terkait dengan piutang pihak ketiga dan aset-aset PDAM yang bisa saja di tempati orang lain juga dapat di serahkan ke Kejaksaan Negeri melalui kesepakatan ini.
Diwaktu yang sama kepala Kejaksaan Negeri Makassar Dicky Rachmat Rahardjo menyampaikan bahwa perjanjian ini bukan hal yang baru karena sebelumnya kedua pihak juga pernah melakukan kerjasama.
"Mudah-Mudahan dengan adanya perjanjian ini dapat semakin meningkatkan komunikasi dan sinergi di sisi perdata dan hak-hak dari PDAM," kata Dicky.
Tak lupa pula pihak Kejaksaan Negeri Makassar mengingatkan kepada PDAM tentang sensitif korupsi di kalangan PDAM yang juga harus diberantas.
"Saya pun mengingatkan kepada PDAM karena sangat sensitif korupsi, banyak sekali celah-celah yang bisa membuat terjadinya kasus korupsi di perusahaan milik negara ini" tambahnya.
Penandatangan perjanjian kerjasama ini dalam rangka Perpanjang nota kesepahaman antara kedua belah pihak dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan dari pihak ketiga. (*/Mfn)
Penulis: Wawan Indrawan
