KabarIndonesia.id — Permerintah Indonesia mencatat sebanyak 1.900 jenzah kembali ke Indonesia karena menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini berdasarkan laporan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada rapat terbatas (Ratas) mengenai permasalahan TPPO bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (30/05).
Kepala BPMI menyebutkan, khusus di Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Januari hingga Mei 2023 tercatat 55 orang pulang sudah menjadi mayat karena perdagangan orang.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah akan segera melakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO.
"Karena itulah, perlu dilakukan restrukturisasi satuan tim TPPO untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan permasalahan tersebut," ungkap Jokowi dikutip melalui akun Instagramnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md mengatakan, Presiden RI, Jokowi juga memerintahkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menelusuri adanya dukungan bagi para penjahat perdagangan orang. Mahfud menegaskan bahwa negara tidak mendukung adanya TPPO di Tanah Air.
“Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara,” imbuhnya.
Mahfud menyampaikan bahwa permasalahan TPPO juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN. Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, menurut Mahfud, para negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan untuk memberantas tindak perdagangan orang yang dianggap mengganggu kehidupan bernegara.
“Saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN pilar polkam. Di situ semua negara ASEAN meminta kepada kita Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang, ini karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” kata Mahfud.
