KabarIndonesia.id — Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang kian meningkat. Sejumlah kebijakan strategi disusun sebagai langkah mitigasi sekaligus respons adaptif dalam menghadapi ancaman ekonomi dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat mematuhi Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketahanan perekonomian tetap terjaga.
“Kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh, stok BBM nasional dalam kondisi aman, dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, tekanan global seperti gangguan rantai pasok justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih efisien dan modern.
“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk mempercepat perubahan menuju ekonomi yang lebih adaptif,” jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga kesehatan fiskal negara agar tetap mampu merespons dampak global.
Ia memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara disiplin dan terukur, dengan defisit yang tetap terkendali hingga akhir tahun.
“Kami masih memiliki ruang fiskal sebagai bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia. Defisit tetap terjaga dan anggaran dikelola secara berkesinambungan,” ujar Purbaya.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi anggaran negara, karena seluruh perhitungan telah dilakukan dengan cermat hingga akhir tahun.
“Defisit tidak akan keluar dari batas yang sudah diperhitungkan. Semua kita kendalikan dengan baik,” tegasnya.
Pemerintah menilai, kombinasi antara stabilitas fiskal, ketahanan energi, serta kebijakan respons yang cepat menjadi kunci dalam menjaga perekonomian nasional tetap berada pada jalur yang aman.
Di tengah global, Indonesia disebut tetap mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, dengan fokus utama pada perlindungan daya beli masyarakat dan keinginan ekonomi nasional.
