KabarIndonesia.id — Polemik seputar Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian mencuat di ranah digital. Publik menyoroti kejanggalan atas kebijakan tambang di kawasan yang selama ini dikenal sebagai zona konservasi dengan kekayaan hayati kelas dunia.
Namun demikian, polemik ini turut dibarengi penyebaran informasi yang simpang siur. Sebagian tersebar secara tidak sengaja, namun tidak sedikit pula yang diduga sengaja digulirkan demi membentuk opini publik.
Menanggapi dinamika ini, Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) menyatakan sikap tegas mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Fokus utamanya adalah menyelesaikan persoalan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat lokal sebagai prioritas.
Ketua Umum DPP AMPI, Jerry Sambuaga, menggarisbawahi bahwa izin tambang yang kini menjadi sorotan publik bukanlah produk dari masa kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM. Karena itu, segala tudingan yang dialamatkan kepada beliau tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan persepsi publik.
“Kami menyerukan agar negara mengambil sikap strategis yang berpihak pada kelestarian sumber daya alam, namun tetap adil bagi kesejahteraan rakyat. Kekhawatiran masyarakat soal kerusakan ekologis dan hak adat sangat beralasan. Di sinilah kami mengapresiasi respons cepat Pak Menteri dalam menyikapi persoalan ini,” kata Jerry di hadapan awak media.
Ia juga menyerukan kewaspadaan publik terhadap upaya provokasi yang berpotensi menunggangi isu ini dengan kepentingan politik tersembunyi. “Saring sebelum sharing. Biasakan membaca utuh, menyeluruh. Jangan mudah terpancing hanya karena potongan narasi di media sosial,” imbuhnya. Jerry, yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan, menekankan pentingnya literasi informasi, terutama di kalangan generasi muda.
“Anak-anak muda harus makin kritis. Bukan sekadar soal tambang di Raja Ampat, tapi dalam seluruh dinamika sosial-politik yang terjadi. Agar bangsa ini tak mudah digiring oleh narasi yang bias,” tegasnya.
Di kesempatan berbeda pada hari yang sama, Wakil Ketua Umum DPP AMPI, Arief Rosyid Hasan, turut mengomentari sikap Menteri Bahlil. Menurutnya, kunjungan langsung Bahlil ke Raja Ampat bukan sekadar simbol, tapi bukti nyata dari keberpihakan pemerintah.
“Langkah ini menunjukkan bahwa isu ini ditangani dengan sungguh-sungguh. Menteri hadir langsung, tidak sekadar duduk di balik meja. Ini bentuk tanggung jawab dan kepedulian,” ujarnya.
Arief mengingatkan, Bahlil bukan sosok asing bagi Papua. Ia adalah anak kandung Tanah Timur, besar di Fak-Fak, dan memahami betul nilai sakral wilayah ini. “Ia tahu persis bahwa kekayaan Papua harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat lokal, dan secara luas untuk bangsa. Ini selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang ditekankan oleh Presiden Prabowo sebagai panduan utama pengelolaan ekonomi nasional,” ucapnya.
Ia juga mengisahkan sisi personal Bahlil yang jarang diketahui publik. “Sebagai sesama anak Timur, saya tahu betul bahwa Kanda Bahlil adalah pembela rakyat kecil. Beliau pernah hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Itu sebabnya empatinya tidak pernah luntur saat menjabat,” tuturnya.
DPP AMPI memandang Bahlil Lahadalia sebagai pemimpin berintegritas tinggi, yang konsisten memperjuangkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah pinggiran seperti Papua. Dalam konteks ini, AMPI mendukung penuh langkah dan komitmen pemerintah untuk mengelola kekayaan bangsa demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
