KabarIndonesia.id — Bencana banjir dan longsor meninggalkan luka mendalam di sejumlah wilayah Indonesia. Sebanyak 29 desa di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dilaporkan hilang setelah terdampak bencana, bahkan sebagian wilayahnya berubah menjadi alur sungai.
Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama mitra kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Yandri menjelaskan, desa-desa yang dinyatakan hilang merupakan wilayah yang terdampak bencana secara total, baik dari sisi wilayah kerja pemerintahan desa maupun sarana dan prasarana pelayanan publik.
“Desa-desanya ada yang menjadi sungai. Jadi banyak desa yang selama ini ada di sepadan sungai, ketika banjir, sungai berpindah ke desa itu. Jadi desanya benar-benar hilang,” kata Yandri.
Meski wilayah desa telah hilang, Yandri menegaskan penduduk desa tersebut masih ada. Kepala desa beserta perangkatnya pun tetap tercatat secara administratif dan saat ini berada di pengungsian.
“Tapi penduduknya, termasuk kepala desanya dan perangkat lainnya tetap ada, mengungsi. Jadi ini mungkin yang PR terberat di kami,” ujarnya.
Berdasarkan data hingga 12 Januari 2026, Yandri menyebutkan sebanyak 29 desa di enam kabupaten/kota kehilangan wilayahnya akibat bencana. Dari jumlah tersebut, 21 desa berada di Provinsi Aceh dan delapan desa di Sumatera Utara.
“Dilaporkan jumlah desa yang hilang wilayahnya sebanyak 29 desa di 6 kabupaten/kota, yaitu di Aceh ada 21 desa. Ini benar-benar hilang. Ada yang tadi saya bilang ada jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur. Jadi sudah, desanya sudah tidak ada. Termasuk bangunannya dan sarana-prasarananya sudah tidak ada sama sekali,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yandri mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan terhadap desa-desa yang hilang tersebut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Upaya yang dilakukan meliputi pemetaan dan pemutakhiran data desa terdampak, perencanaan perencanaan, hingga penyediaan lahan relokasi yang aman dan tidak rawan bencana.
“Kelima, rekonstruksi sarana dan prasarana dasar. Ini ada rumah, tentu ada kelengkapannya sarana air bersih, sarana pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pemulihan ekonomi, ini penting di tingkat desa nanti. Ada desa tematik, UMKM, bumdes, kopdes, dan tentu ada pasar desa,” tuturnya.
