KabarIndonesia.id — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman dan terjaga meski dunia dibayangi kenaikan harga minyak akibat konflik geopolitik. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai skenario agar stabilitas fiskal nasional tetap terkendali.
Juda menegaskan bahwa kondisi fundamental perekonomian Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan eksternal.
“Fundamental perekonomian kita masih kuat dan tangguh. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan defisit fiskal masih di bawah batas yang ditetapkan undang-undang,” ujarnya dalam Rapimnas PB Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) yang digelar di Jakarta (5/3/2026).
Juda menjelaskan, pemerintah terus menyatukan perkembangan konflik geopolitik global yang berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia.
Meski begitu, ia menilai kondisi fiskal Indonesia masih cukup tangguh untuk mengantisipasi harga minyak hingga kisaran USD 80 hingga USD 90 per barel, tanpa membuat defisit APBN melebihi batas aman.
Di tengah tekanan global tersebut, kinerja ekonomi domestik juga dinilai tetap solid. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sekitar 5,11 persen, sementara pada triwulan IV mencapai sekitar 5,39 persen.
Saat ini, defisit fiskal tetap dijaga di bawah 3 persen, yakni sekitar 2,92 persen, sesuai Amanat Undang-Undang Keuangan Negara.
Tidak hanya itu, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) disebut masih berada pada level yang relatif aman, yakni di kisaran 40 persen.
Angka ini jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang ditetapkan undang-undang, dan dinilai menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia dibandingkan sejumlah negara lain dengan peringkat kredit serupa.
Menurut Juda, fondasi ekonomi yang tetap terjaga menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mencapai target sebagai negara maju pada tahun 2045.
Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia masih berada di kisaran US$5.000, sementara kategori negara maju umumnya berada di atas US$13.000 per kapita per tahun.
Ia juga menunjukkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga 2035–2040.
Menurutnya, momentum tersebut harus digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi agar Indonesia tidak terjebak dalam status negara berpendapatan menengah.
“Kalau kita melewatkan periode ini, kita berisiko menjadi negara yang tua sebelum kaya,” kata Juda.
Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bahkan hingga 8 persen, sebagai bagian dari upaya menghindari jebakan negara yang diklaim menengah sekaligus mempercepat transformasi ekonomi nasional.
Dalam paparannya, Juda juga mengungkapkan arah kebijakan APBN 2026 yang dirancang untuk menopang pembangunan jangka panjang.
Total belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.847 triliun, sedangkan penerimaan negara sekitar Rp3.153 triliun. Dengan postur tersebut, defisit tetap terjaga di kisaran 2,68 persen terhadap PDB.
Menutup paparannya, Juda optimistis perekonomian Indonesia pada triwulan I-2026 mampu tumbuh melampaui capaian akhir tahun sebelumnya.
Optimisme itu didorong oleh momentum Ramadhan dan pemberian tunjangan hari raya (THR), dengan baseline pertumbuhan berada pada level 5,5 persen.
