KabarIndonesia.id — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027. Untuk mewujudkan target tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sembilan langkah strategis yang difokuskan pada penguatan stabilitas ekonomi, peningkatan investasi, hingga percepatan program prioritas nasional.
Strategi tersebut dipaparkan Menkeu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI saat membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Purbaya, Indonesia memiliki modal kuat untuk mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tengah ketidakpastian global. Posisi geografis yang strategis, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta disiplin fiskal yang terjaga menjadi fondasi utama perekonomian nasional.
“Perekonomian Indonesia menunjukkan fundamental yang tetap solid di tengah ketidakpastian global,” ujar Menkeu dalam keterangan resminya, Selasa (9/6/2026).
Data pemerintah menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan I-2026. Angka tersebut menjadi pertumbuhan triwulan pertama tertinggi sejak 2014.
Kinerja ekonomi juga ditopang inflasi yang terkendali di level 3,08 persen pada Mei 2026, surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, serta cadangan devisa sebesar USD144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor.
Sembilan Strategi Hadapi Ketidakpastian Global
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyiapkan sembilan kebijakan strategis yang akan menjadi fokus pada 2027.
Kebijakan tersebut meliputi menjaga stabilitas harga BBM subsidi dan pangan, menjamin ketersediaan energi serta stok beras nasional, mengendalikan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan efisiensi belanja negara, dan mengoptimalkan penerimaan berbasis sumber daya alam.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan stimulus guna menjaga daya beli masyarakat, mempercepat penyerapan anggaran, memperkuat investasi, serta meningkatkan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Menurut Menkeu, kombinasi kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pertumbuhan yang berkualitas.
Investasi Ditarget Tumbuh hingga 7,5 Persen
Pemerintah juga menempatkan investasi sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada 2027, investasi ditargetkan tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen, terutama pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mampu menciptakan lapangan kerja.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan mempercepat penyederhanaan perizinan, memperkuat kepastian hukum, serta meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mengatasi berbagai hambatan investasi.
Pemerintah optimistis iklim usaha yang semakin kondusif akan mendorong masuknya investasi baru sekaligus memperkuat daya saing nasional.
Fokus pada Delapan Program Prioritas Nasional
Dalam mendukung agenda pembangunan nasional, kebijakan fiskal 2027 akan diarahkan pada delapan klaster program prioritas.
Program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pendukung berupa penguatan pertahanan dan keamanan, reformasi tata kelola pemerintahan, digitalisasi layanan publik, penegakan hukum, hingga diplomasi ekonomi.
Defisit APBN Dijaga di Bawah 2,4 Persen
Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah merancang defisit APBN 2027 berada pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.
Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB dengan tax ratio sebesar 10,02 persen hingga 10,50 persen.
Di sisi lain, belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Pada sektor kesejahteraan sosial, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6 persen hingga 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,3 persen hingga 4,87 persen, serta rasio gini membaik menjadi 0,362 hingga 0,367.
Pemerintah optimistis berbagai target tersebut dapat dicapai melalui pengelolaan fiskal yang prudent, berkelanjutan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
