KABARINDONESIA.ID — Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) setelah menandatangani dokumen pembentukan organisasi tersebut di Shanghai, China.
Status sebagai negara pendiri membuka peluang bagi Indonesia untuk terlibat sejak awal dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di tingkat global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan Indonesia bergabung sebagai pendiri WAICO merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, posisi tersebut memberikan akses strategis bagi Indonesia untuk mengikuti sekaligus berkontribusi dalam pembahasan arah perkembangan AI dunia.
“Nah tentu dengan ditandatangan ini maka klasifikasi Indonesia adalah menjadi founder daripada organisasi ini. Karena dengan menjadi founder, kita tentu mempunyai akses pertama terhadap seluruh pembicaraan mengenai perkembangan daripada AI itu sendiri,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (18/7/2026).
Airlangga menegaskan, keikutsertaan Indonesia bukan sekadar bergabung dalam organisasi internasional, tetapi juga menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong pengembangan AI yang inklusif, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Dorong Kolaborasi AI Global
Menurut Airlangga, langkah Indonesia sejalan dengan pandangan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menekankan bahwa kemajuan teknologi AI harus dibangun melalui kolaborasi internasional, bukan persaingan antarnegara.
Ia menyebut arahan tersebut juga selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penguasaan teknologi, termasuk AI, sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing nasional.
“Artinya kemajuan AI dibangun dengan kerjasama internasional. Pandangan tersebut sejalan dengan arahan Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto bahwa penguasaan teknologi termasuk AI harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya akan memperkuat daya saing Indonesia,” terang Airlangga.
Penandatanganan dokumen pembentukan WAICO dilakukan bersama perwakilan sekitar 29 negara.
Dari kawasan ASEAN, terdapat lima negara yang bergabung sebagai bagian dari proses pendirian organisasi tersebut, yakni Indonesia, Malaysia, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Selain negara-negara ASEAN, WAICO juga melibatkan negara dari blok Eurasian Economic Union (EAEU), BRICS, kawasan Afrika, Amerika Latin, hingga Timur Tengah. Pendaftaran sebagai founder member masih dibuka hingga 31 Juli 2026.
Indonesia Ingin Perkecil Kesenjangan Digital
Airlangga menilai keikutsertaan Indonesia sebagai negara pendiri menjadi momentum penting untuk memperkecil kesenjangan digital (digital divide) yang masih dihadapi banyak negara berkembang.
Sebagai founder, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mendorong tata kelola AI global yang lebih inklusif sehingga manfaat teknologi tidak hanya dirasakan negara-negara maju.
“Sebagai pendiri Indonesia memiliki kesempatan emas untuk berkontribusi nyata dalam kebijakan dalam pengembangan tata kelola global serta ikut aktif dalam kelembagaan WAICO sendiri. Nah ini tentunya memastikan bahwa pengembangan AI sejalan dengan pengembangan global dan ini Indonesia akan menggunakan agar apa yang di-sharing bisa terus didorong secara bersama dan ini menjadi bagian daripada SDGs target daripada PBB,” beber Airlangga.
Pemerintah optimistis kerja sama internasional di bidang AI akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Nilai ekonomi digital nasional diproyeksikan meningkat dari sekitar US$130 miliar pada 2026 menjadi US$366 miliar pada 2030.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah tengah menyusun roadmap nasional AI agar pemanfaatan kecerdasan buatan semakin terarah, mempercepat transformasi digital, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Indonesia juga telah memiliki fondasi pengembangan industri digital melalui implementasi program Making Indonesia 4.0 yang dijalankan sejak 2018.
Xi Jinping: AI Harus Dibangun Lewat Kerja Sama Internasional
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan bahwa pengembangan AI harus mengedepankan prinsip keterbukaan, keamanan, inklusivitas, serta kerja sama internasional.
Dalam pidato utamanya pada Konferensi AI Dunia 2026 dan Pertemuan Tingkat Tinggi Tata Kelola AI Global di Shanghai, Xi menilai perkembangan AI tidak boleh menjadi ajang dominasi satu negara.
“Pengembangan AI seharusnya bukan pertunjukan solo oleh satu negara saja, melainkan simfoni kerja sama internasional.”
Xi menambahkan, pembentukan WAICO diharapkan menjadi tonggak baru dalam tata kelola AI global dengan memperkuat kolaborasi internasional, mempersempit kesenjangan teknologi, serta memastikan pemanfaatan kecerdasan buatan dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.
