KabarIndonesia.id — Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras 2025 resmi diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi gejolak harga pascaperalihan tahun sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapat beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.
Perpanjangan program SPHP beras 2025 dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
Skema ini telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, yang memberi ruang penyelesaian kegiatan melewati batas anggaran akhir tahun.
Melalui mekanisme tersebut, Bapanas menegaskan SPHP beras tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras nasional. Sementara itu, program SPHP beras 2026 direncanakan mulai berjalan pada 1 Februari 2026.
“Badanas telah menginformasikan kepada Bulog dan pemangku kepentingan lainnya, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dan juga Satgas Pangan Polri, bahwa SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan hingga 31 Januari 2026. Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin,” ungkap Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam keterangannya, dikutip Minggu (11/1/2026).
Ia menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan Arah Kepala Bapanas Amran Sulaiman agar harga beras tetap terjaga di tingkat konsumen.
“Sesuai Arah Kepala Bapanas, Bapak Amran Sulaiman, harga beras harus terus dijaga bagi masyarakat agar sesuai harga yang telah ditetapkan. Stok beras kita berlimpah. Dengan adanya beras SPHP ini, masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula,” sambungnya.
Hingga akhir tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional tercatat mencapai 802,9 ribu ton. Perluasan kebijakan ini juga ditopang oleh ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai 3,25 juta ton pada akhir tahun 2025, sehingga pemerintah memiliki ruang intervensi pasar yang cukup memadai.
Penyaluran SPHP beras 2025 dilakukan melalui berbagai jalur distribusi, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, hingga kegiatan Gerakan Pangan Murah. Skema ini ditujukan untuk menahan laju kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
Sementara untuk SPHP beras 2026, Bapanas masih memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke Kementerian Keuangan.
Meski begitu, target penyaluran SPHP tahun depan telah disepakati sebesar 1,5 juta ton berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025.
Diketahui, skema RPATA juga diterapkan pada perluasan bantuan pangan tahap II 2025 berupa beras dan minyak goreng. Hingga 9 Januari 2026, Perum Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 17,582 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), setara 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.
