KabarIndonesia.id — Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, turut membahas secara mendalam persoalan batas wilayah dan potensi konflik kewilayahan.
Materi tersebut, menurut Bima, akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali. Fokus pembelajaran meliputi batas desa, penyelesaian sengketa wilayah, penetapan garis batas, hingga kodifikasi administrasi.
“Nanti Pak Safrizal akan menjabarkan permasalahan batas-batas desa yang sebagian besar belum tuntas, termasuk potensi konflik yang bisa timbul dari persoalan tersebut,” ujar Bima Arya di Sumedang, Senin (23/6).
Ia menilai, peserta retret gelombang kedua mendapat tambahan perspektif yang lebih aktual dibandingkan dengan gelombang pertama. Hal ini karena sejumlah isu administrasi kewilayahan terus mengalami perkembangan dalam waktu dekat.
“Peserta kali ini bisa dibilang lebih beruntung karena dapat memperoleh insight dari dinamika terbaru di bidang administrasi wilayah,” ucapnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa secara substansial materi yang diberikan tidak mengalami perubahan. “Substansi materinya tetap 100 persen sama seperti gelombang pertama,” imbuhnya.
Tiga fokus utama dalam retret tersebut mencakup pemahaman mendalam tentang tugas pokok kepala daerah, penjabaran visi besar Presiden melalui kerangka Astacita, serta penguatan wawasan kebangsaan dan antikorupsi yang disampaikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Retret ini, lanjut Bima, menjadi sarana strategis untuk menyatukan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Agar kepala daerah benar-benar memahami gagasan besar Presiden dan mampu melaksanakan serta mempercepat implementasi program Astacita secara sinergis,” tandasnya.
