KabarIndonesia.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Ia berencana melakukan inspeksi langsung ke kantor BTN untuk memastikan penggunaan dana tersebut berjalan sesuai rencana.
Menurut Purbaya, hingga pertengahan Oktober 2025, penyerapan dana baru mencapai sekitar 40 persen atau sekitar Rp10 triliun dari total penempatan Rp25 triliun. Ia menilai realisasi itu belum optimal, mengingat dana tersebut dimaksudkan untuk mendorong pembiayaan sektor riil dan memperkuat likuiditas perbankan nasional.
“Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahkan dalam waktu dekat. Kan saya belum ketemu dia, nanti saya akan datang langsung ke banknya,” kata Purbaya usai Investor Meeting di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Ia menambahkan, inspeksi akan dilakukan bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga yang bertugas mengawasi penempatan dana pemerintah di sejumlah bank.
“Saya tidak datang sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang bilang bukan hak saya, tapi saya ini Pengawas Danantara,” ujarnya.
Purbaya juga menegaskan, nilai penyerapan sebesar Rp10 triliun dari Rp25 triliun benar-benar mencerminkan serapan 40 persen. “Itu 10 per 25, ya 40%. Masa nggak bisa hitung?” ujarnya berseloroh.
Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyatakan pihaknya akan mempercepat penyaluran dana pemerintah sesuai jadwal. Ia menjelaskan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit senilai Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari total Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp25 triliun.
“Penyaluran dilakukan bertahap sesuai pipeline yang telah kami siapkan, mulai dari segmen korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah,” jelas Nixon.
Ia menambahkan, hingga akhir September 2025 BTN telah menyalurkan kredit sebesar Rp10,5 triliun, namun yang baru direimburse oleh Kementerian Keuangan sekitar Rp4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan pada Oktober ini.
Nixon mengakui bahwa lambatnya penyerapan di tahap awal disebabkan oleh karakteristik bisnis BTN yang fokus pada pembiayaan sektor perumahan. Proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kata dia, memang membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan jenis kredit lain.
Meski demikian, BTN optimistis dapat menuntaskan penyaluran seluruh dana pemerintah sebesar Rp25 triliun pada November 2025.
