KabarIndonesia.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) harus tepat sasaran dan hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pernyataan ini disampaikan usai rapat terbatas bersama jajaran menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2025.
“Presiden ingin bantuan pemerintah sampai langsung kepada yang berhak menerima. Tidak boleh ada penyimpangan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis Kementerian Sosial, Selasa pagi di Jakarta.
Saifullah mengutip data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025, yang mencatat bahwa dari total alokasi anggaran bansos sebesar Rp504 triliun di berbagai kementerian dan lembaga, sekitar 45 persen disinyalir tidak tepat sasaran. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako menjadi contoh adanya ketidaktepatan distribusi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan konsolidasi data secara menyeluruh, dipimpin oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah lebih dari tiga bulan bekerja, kini telah disusun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diresmikan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“DTSEN akan menjadi satu-satunya acuan resmi bagi seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan dan program pemberdayaan,” tegas Saifullah.
Hasil verifikasi lapangan menunjukkan lebih dari 1,9 juta kasus inclusion error, yaitu individu yang seharusnya tidak menerima bansos, namun selama ini tetap mendapatkannya. Sementara itu, terdapat pula exclusion error, yakni masyarakat miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun justru luput dari data.
Pemerintah akan melakukan pemutakhiran data DTSEN secara berkala setiap tiga bulan, guna menjamin akurasi dan keadilan distribusi bantuan.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga mengumumkan pemberian paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif selama bulan Juni dan Juli 2025.
Dari total anggaran tersebut, Rp23,59 triliun berasal dari APBN, sementara Rp850 miliar dari sumber non-APBN. Paket stimulus meliputi diskon transportasi umum, potongan tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Tambahan bansos berupa uang tunai Rp200.000 dan bantuan 10 kg beras per bulan akan diberikan kepada 18,3 juta penerima kartu sembako selama dua bulan berturut-turut.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, adil, dan berkelanjutan.
