KabarIndonesia.id — Pemerintah mempercepat agenda hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama mendorong kemandirian ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menekan optimalisasi sumber daya alam agar memberikan nilai tambah maksimal bagi negara, dengan total investasi baru yang disiapkan mencapai Rp239 triliun.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas percepatan proyek hilirisasi sekaligus strategi memperkuat kemandirian energi nasional.
Bahlil mengungkapkan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.
Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan 13 proyek hilirisasi dengan total investasi sekitar Rp239 triliun yang kini dalam tahap finalisasi.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil.
Tak hanya fokus pada hilirisasi mineral, pemerintah juga mendorong optimalisasi energi domestik guna mengurangi ketergantungan impor. Presiden Prabowo, kata Bahlil, mengarahkan pemanfaatan sumber energi alternatif seperti etanol dan biodiesel berbasis minyak sawit mentah (CPO) sebagai bagian dari strategi menuju swasembada energi.
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada, baik etanol maupun biodiesel dari CPO,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah terus memantau dinamika harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Hingga saat ini, belum ada perubahan kebijakan besar terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut.
Namun, pemerintah membuka peluang relaksasi produksi secara terbatas dan terukur. Kebijakan ini dirancang agar tidak memicu kelebihan pasokan yang dapat menekan harga komoditas Indonesia di pasar global.
“Relaksasi dilakukan secara terukur, tetap menjaga keseimbangan supply dan demand serta harga,” tegas Bahlil.
Pemerintah juga memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel. Langkah ini mempertimbangkan untuk memastikan negara memperoleh nilai yang lebih adil dari strategi pemanfaatan mineral tersebut.
“Untuk nikel, kemungkinan besar HPM akan diserap,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya menempatkan kepentingan negara sebagai prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ia meminta agar potensi pendapatan dari sektor mineral yang selama ini dinilai belum optimal dapat segera diidentifikasi dan dimaksimalkan.
Bahlil menyebut, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk membuktikan integritas pengelolaan mineral. Pemerintah tidak ingin lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah tanpa nilai tambah.
“Kita ingin idealnya harga bagus, produksi bagus. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” tutupnya.
