KabarIndonesia.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas pemerintah dalam memberantas berbagai praktik yang merugikan negara. Kepala Negara menekankan bahwa tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak yang merampok kekayaan bangsa, dengan penegakan hukum sebagai instrumen utama untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
“Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera,” tegas Presiden.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan seluruh kewenangan konstitusional untuk menindak tegas pelanggaran hukum, tanpa membedakan latar belakang pelaku.
“Saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia. Saya akan menggunakan itu untuk menegakkan hukum, saudara-saudara sekalian, tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti berbagai praktik ilegal yang masih menjadi tantangan serius, mulai dari korupsi, penyelundupan, tambang ilegal, hingga penyalahgunaan kewenangan.
Untuk mempercepat penanganan, Presiden menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait agar memperkuat koordinasi dalam memberantas pelanggaran yang merugikan negara.
Menurutnya, menjaga kekayaan negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan bentuk pengabdian seluruh aparatur negara kepada rakyat.
“Berapa ribu kali saya harus tekankan, bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian. Sudah terlalu lama, kekayaan bangsa dan rakyat dirampok, terlalu lama,” ungkapnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa langkah tegas pemerintah dalam menegakkan hukum tidak akan lepas dari berbagai tekanan. Namun, ia menegaskan bahwa keberpihakan kepada rakyat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat semangat nasionalisme serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen memastikan bahwa setiap jengkal kekayaan negara dikelola secara optimal dan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Langkah penegakan hukum yang konsisten ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
