KabarIndonesia.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpijak pada kepentingan nasional, termasuk dalam keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) untuk menyelesaikan konflik Palestina.
Pemerintah menegaskan Indonesia tidak akan ragu menarik diri jika arah Dewan Perdamaian tersebut menyimpang dari nilai-nilai dasar yang dipegang Indonesia.
Penegasan itu mengemuka dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.
Menurut Dino, di tengah kompleksitas konflik yang sedang berlangsung, BoP saat ini menjadi satu-satunya opsi yang tersedia.
“Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino, dikutip Kamis (5/2/2026).
Meski begitu, Dino menekankan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan. Ia menyebut upaya tersebut sarat risiko dan melemahkan, namun Presiden Prabowo dinilai telah sepenuhnya memahami tantangan geopolitik yang menyertainya.
“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.
Dino juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang.
Ia menilai Presiden tetap berhati-hati dan berpegang pada prinsip, termasuk membuka opsi untuk mundur jika keterlibatan Indonesia bertentangan dengan nilai dasar dan kepentingan nasional.
“Yang saya paling suka dan ini selaras juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti proses panjang konsultasi yang telah dilakukan Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah dialog semakin intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Jadi kita serta ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.
Hassan menjelaskan, delapan negara tersebut berpotensi menjadi penyeimbang kekuatan dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus memastikan proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, praktik diplomasi internasional kerap berlangsung di luar PBB dan tidak perlu langsung dipandang negatif.
“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan tidak perlu memberikan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.
Hassan menilai pertemuan tersebut memberi pemahaman yang lebih utuh mengenai Dewan Perdamaian, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan kelangsungan keterlibatannya.
“Kita juga punya konservasi untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” kata Hassan.
