KabarIndonesia.id — Ketegangan perang di Timur Tengah hanya mengguncang kawasan, tetapi juga menghancurkan kalkulasi perekonomian dunia. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pembahasan dampak konflik tersebut, termasuk potensi gangguan pasokan minyak dan gas dalam forum silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyebut presiden memberikan pemaparan menyeluruh terkait situasi internasional terkini, termasuk dinamika perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
“Presiden memberikan update, briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia,” ujar Hassan kepada awak media, dikutip Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, pembahasan tidak berhenti pada isu keamanan dan perdamaian global. Pemerintah juga menghitung potensi dampak ekonomi yang bisa menjalar luas, termasuk pada rantai pasok energi dunia.
“Didiskusikan tentang implikasinya terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia khususnya yang menyangkut pasokan, minyak, minyak, dan gas. Kita menghitung semua efeknya terhadap kita dari sisi itu saja, tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung,” ungkap Hassan.
Dalam forum tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka dengan para tokoh bangsa untuk merespons situasi global yang kian dinamis.
“Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, yang dihadapi oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini. Presiden sangat terbuka dalam menanggapi usul-usul pemikiran para peserta,” kata Hassan.
Terkait sikap Indonesia, Hassan menegaskan konflik tersebut merupakan tindakan sepihak tanpa mandat internasional. Mengenai Board of Peace (BoP), ia menyebut pembahasan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru di lapangan.
“Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan progresif apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan meningkat, kemungkinan munculnya posisi dan mandat BoP kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ucapnya.
Diskusi tersebut turut dihadiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono.
Hadir pula para mantan Menteri Luar Negeri, ketua umum partai yang didanai, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Forum tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menyelesaikan konflik dari sisi politik dan keamanan, tetapi juga menghitung secara rinci potensi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global.
