KabarIndonesia.id — Upaya pemulihan pascabencana di Sumatra terus dikebut. Pemerintah pusat menambah ratusan perangkat internet satelit Starlink guna memastikan konektivitas komunikasi di wilayah terdampak kembali normal.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah menyalurkan tambahan 280 unit Starlink untuk daerah yang jaringan komunikasinya belum sepenuhnya pulih.
“Untuk daerah yang belum pulih (jaringan komunikasinya), saat ini kami menambahkan 280 unit Starlink. Bersamaan dengan itu, percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan,” ujar Menko PMK dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).
Pratikno menjelaskan, hingga saat ini jaringan komunikasi di 14 kabupaten/kota yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) telah kembali berfungsi normal.
“Terkait dengan pemulihan jaringan listrik, pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus berlanjut dan mengikis pengoperasiannya,” paparnya.
Selain pemulihan infrastruktur dasar, pemerintah juga mencatat perkembangan status penanganan bencana di tiga provinsi tersebut. Hingga Senin (29/12), lebih dari separuh wilayah terdampak telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di Provinsi Aceh, tujuh kabupaten/kota telah masuk tahap transisi rehabilitasi, sementara 11 kabupaten/kota lainnya masih memperpanjang masa tanggap darurat.
Sementara di Sumatra Utara, delapan kabupaten/kota sudah berada pada fase transisi rehabilitasi, sedangkan delapan daerah lainnya masih dalam status tanggap darurat.
Adapun di Sumatra Barat, sebanyak 10 kabupaten/kota telah beralih ke fase transisi rehabilitasi, sementara tiga kabupaten/kota masih menetapkan status tanggap darurat.
“Daerah yang memperpanjang status tanggap darurat bertujuan agar wilayah-wilayah itu lebih siap masuk ke fase rehabilitasi dan,” tutur Menko PMK.
Langkah penambahan Starlink dan percepatan pemulihan infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat serta memperkuat koordinasi penanganan bencana di lapangan.
