KabarIndonesia.id — Pemerintah menegaskan komitmen reformasi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mempercepat pasar modal guna memperkuat integritas dan kepercayaan investor.
Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pemerintah yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap solid.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tercatat sebesar 5,04 persen dan diperkirakan meningkat pada kuartal IV.
Sementara itu, Inflasi Desember 2025 berada di level 2,92 persen, masih dalam target APBN sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus satu persen.
Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi dinilai terjaga dengan cadangan devisa mencapai USD156,5 miliar atau setara 6,2 bulan impor.
Selain itu, defisit fiskal tetap terkendali di bawah tiga persen dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di bawah 40 persen.
Kinerja sektor perbankan juga dilaporkan tetap kuat. Pertumbuhan kredit mencapai 9,6 persen, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,83 persen, dan rasio kecukupan modal (CAR) berada di level 25,87 persen.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya transparansi dan integritas pasar melalui reformasi struktural.
Sejumlah langkah strategis ditekankan, antara lain percepatan demutualisasi bursa serta peningkatan likuiditas pasar dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen, selaras dengan standar global.
Pemerintah juga memperketat pengaturan terkait kepemilikan manfaat dan afiliasi pemegang saham untuk memastikan keterbukaan kepemilikan.
Pemerintah menegaskan tidak akan menoleransi praktik manipulasi harga saham yang merugikan investor dan merusak kredibilitas pasar.
BEI bersama aparat penegak hukum akan menindak tegas setiap pelanggaran terhadap peraturan bursa, POJK, maupun peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dengan dukungan penuh dari pemerintah.
OJK dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pengunduran diri tiga anggota Dewan Komisioner telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penunjukan pejabat sementara guna memastikan tidak terjadi batasan kepemimpinan.
Reformasi OJK menegaskan pasar modal akan terus berlanjut secara menyeluruh, mencakup peningkatan kualitas emiten, penguatan literasi dan perlindungan ritel investor, pendalaman likuiditas, serta pengawasan perilaku pasar, termasuk terhadap pihak-pihak yang berpotensi mempengaruhi perilaku pasar.
BEI memastikan operasional bursa tetap berjalan normal. Proses transisi kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan pejabat direktur utama sesuai tata kelola internal.
BEI juga menyatakan komitmen meningkatkan transparansi dan tata kelola, serta mempercepat memenuhi ekspektasi penyedia indeks global demi memperkuat kepercayaan investor domestik dan internasional.
Konferensi pers tersebut ditutup dengan penegasan bahwa pemerintah dan regulator berdiri teguh menjaga stabilitas pasar keuangan nasional, memperkuat integritas pasar modal, serta memastikan iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelanjutan.
