KabarIndonesia.id — PDI Perjuangan menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai gagasan tersebut berpotensi membawa kemunduran serius bagi demokrasi Indonesia.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menilai pilkada langsung merupakan salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi nasional yang tidak seharusnya dengan mudah dipatahkan. Ia mengingatkan agar wacana tersebut dikaji secara hati-hati dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret (mundur),” kata Said, Senin (22/12/2025).
Menurut Said, mekanisme pilkada langsung adalah bagian dari proses pendewasaan demokrasi karena memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan langsung pemimpin daerahnya sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menegaskan, setiap perubahan dalam sistem demokrasi harus dilandasi kajian yang komprehensif agar tidak mengorbankan nilai demokrasi yang lebih substantif.
“Sesungguhnya kita mau maju, demokrasi kita. Apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif,” ujarnya.
Said juga menyoroti alasan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung yang kerap dijadikan dalih untuk mengusulkan pemilihan melalui DPRD. Ia menilai argumen tersebut tidak bisa berdiri sendiri sebagai pembenaran untuk mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.
“Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost pertanyaannya. Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Said menilai persoalan utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada sistem pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan pada kualitas pendidikan politik yang diberikan partai politik kepada masyarakat.
“Problem-nya bukan itu. Seharusnya problem-nya adalah bagaimana partai politik melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua,” katanya.
Sikap serupa juga disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu, Deddy Siitorus. Ia menegaskan komitmen PDIP untuk menjaga hak rakyat dalam memilih pemimpin daerahnya secara langsung.
“Pada prinsipnya, kita akan berusaha menjaga hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Karena yang tersisa dari rakyat cuma suaranya, itu pun sekali lima tahun. Kalau itu pun mau diambil juga, akan kebangetan,” kata Deddy.
Anggota Komisi II DPR RI itu menambahkan, hingga kini wacana pilkada melalui DPRD masih sebatas isu dan belum masuk dalam pembahasan resmi di parlemen, baik di Badan Legislasi (Baleg) maupun komisi terkait.
“Belum dibahas di Baleg maupun di komisi. Jadi baru lemparan isu, kita belum bisa bilang nanti seperti apa,” ujarnya.
Meski demikian, Deddy menyebut PDIP tetap melakukan kajian internal. Namun, aspirasi dari kader di akar rumput menunjukkan keinginan kuat agar mekanisme pilkada langsung tetap dipertahankan.
“Kami juga masih melakukan kajian di partai, tetapi dari arus bawah kita mendengar bahwa masih ingin supaya itu dipilih langsung oleh rakyat,” tutup Deddy.
Sebelumnya,
