KabarIndonesia.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kasus keracunan massal di sejumlah daerah yang menimpa ribuan siswa. Meski menuai kritik keras, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa program ini tidak akan dihentikan.
“Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana-sini, kita perbaiki,” ujar Luhut dalam konferensi pers usai rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Jumat (3/10/2025), dikutip dari Antara.
“Kita tentu sangat berhati-hati dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan,” imbuhnya.
Pernyataan Luhut ini menanggapi desakan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang meminta pemerintah menghentikan sementara MBG, dengan alasan program tersebut menyedot anggaran besar dan telah menyebabkan lebih dari 5.000 siswa keracunan.
Namun, Luhut meminta publik untuk tidak terburu-buru menilai negatif program yang baru berjalan sembilan bulan ini. Menurutnya, MBG memiliki manfaat jangka panjang yang signifikan bagi ekonomi nasional, terutama dalam membangun rantai pasok pangan lokal.
“Maksud saya, ini membangun simpul-simpul ekonomi baru,” tegas Luhut.
Ia menambahkan, perbaikan dan evaluasi tengah dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keamanan dan efektivitas pelaksanaan program.
Luhut juga menekankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah (pemda) agar distribusi makanan lebih tepat sasaran. Ia optimistis bahwa dalam tiga bulan ke depan, hasil evaluasi dan perbaikan sistem akan terlihat signifikan.
“Kita lihat tiga bulan ke depan menurut saya pasti akan lebih baik, karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan, kami lakukan pengecekan fisik,” ujarnya.
Sementara itu, AEI menilai pelaksanaan MBG masih jauh dari ideal.
Ekonom Lili Yan Ing menilai program ini sarat misalokasi anggaran dan tidak tepat sasaran. Ia menyarankan agar penerima manfaat MBG diubah dari universal menjadi targeted (tertuju).
“Dengan mengubah penerima MBG dari yang bersifat universal menjadi targeted, pemerintah dapat memperbaiki misalokasi anggaran serta memastikan efektivitas penggunaan dana publik,” ujar Lili.
Senada, ekonom Milda Irhamni menekankan perlunya transparansi dan evaluasi independen agar program tidak menimbulkan konflik kepentingan dan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Meski kritik terus berdatangan, sikap tegas Luhut menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen melanjutkan MBG dengan fokus pada perbaikan sistem, peningkatan kualitas distribusi, serta keterlibatan daerah yang lebih luas.
