KabarIndonesia.id — Jumlah korban jiwa akibat bencana tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, terus bertambah. Hingga Minggu (25/1/2026) sore, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri telah berhasil mengidentifikasi 11 jenazah, sementara enam korban lainnya masih dalam proses identifikasi.
Berdasarkan data hingga pukul 16.35 WIB, sebanyak 25 kantong jenazah telah dievakuasi oleh tim pencarian dan penyelamatan dari lokasi longsor. Data tersebut bersumber dari laporan resmi Posko Utama dan Pos DVI.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menyampaikan bahwa dari total 105 laporan orang hilang yang diterima, jumlah korban yang ditemukan kembali bertambah.
“Dari 25 kantong jenazah yang dievakuasi, sebanyak 11 korban berhasil diidentifikasi, terdiri dari 10 jenazah utuh dan satu potongan tubuh,” ujar Hendra.
Adapun korban yang telah teridentifikasi masing-masing bernama Suryana (57), Jajang Tarta (35), Dadang Apung (60), Nining (40), Nurhayati (42), Lina Lismayanti (43), M. Kori (30) yang teridentifikasi dari potongan tubuh berupa tangan, Ai Sumarni (35), Koswara (40), Koswara (26), dan Ayu Yuniarti (31).
Sementara itu, 10 jenazah utuh lainnya serta satu bagian tubuh masih menjalani proses identifikasi lanjutan oleh Tim DVI Polri melalui pemeriksaan post mortem dan pencocokan data ante mortem.
Di sisi lain, upaya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang terus dilakukan. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengatakan semua unsur terkait dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian di Desa Pasirlangu.
“Saat ini kami terus bekerja. Semua elemen turun ke lapangan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Insyaallah, dengan cuaca yang mendukung, pencarian bisa dilanjutkan secara maksimal,” ujar Erwan Setiawan saat meninjau lokasi longsor, Minggu (25/1/2026).
Selain penanganan darurat, Erwan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindak tegas pelanggaran alih fungsi lahan yang diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya longsor.
Ia menegaskan kawasan terdampak merupakan lahan Perhutani yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan hutan.
“Ini lahan hutan, bukan lahan pertanian. Kita akan kembalikan hijau, kita kembalikan sesuai fungsinya, yaitu hutan,” tegasnya.
Terkait warga yang terdampak, Pemprov Jawa Barat akan segera menyiapkan relokasi ke lokasi yang lebih aman melalui kajian bersama lintas sektor.
“Relokasi tidak boleh ke tempat yang berisiko lagi. Kami akan menentukan lokasi yang aman dan tidak terlalu jauh dari lingkungan hidup warga. Keselamatan menjadi prioritas utama,” jelas Erwan.
Pemerintah daerah juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk dalam menyediakan layanan pemulihan trauma bagi warga yang terdampak secara psikologis akibat bencana.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno turut hadir dan menekankan pentingnya penyediaan penyediaan perumahan bagi warga terdampak.
“Kalau bisa langsung hunian tetap, itu lebih baik. Namun jika membutuhkan waktu, hunian sementara sangat penting agar warga bisa kembali hidup normal bersama keluarganya dan mengurangi tekanan psikologis,” ujar Pratikno.
Ia menegaskan, penanganan bencana harus menjadi momentum membangun kawasan yang lebih aman dan tangguh ke depan.
“Bencana ini harus menjadi pelajaran. Kita tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman,” tambahnya.
