KabarIndonesia.id — Masuknya proyek strategis nasional tak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar. Komisi XI DPR RI mengingatkan Kementerian PPN/Bappenas agar perencanaan pembangunan tidak terputus dari realitas ekonomi warga di daerah.
Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, menyampaikan catatan kritis tersebut dalam Rapat Kerja pendalaman aturan Instruksi Presiden (Inpres).
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara agenda pembangunan nasional dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan pengalaman ironisnya saat meninjau proyek nasional di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor.
Menurutnya, kehadiran proyek besar negara justru berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi warga setempat.
“Saya di-WA oleh warga Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang tiga hari tidak bisa beli beras. Bayangkan Pak, ada proyek nasional masuk ke wilayah itu, tapi ada warga yang tidak bisa beli beras tiga hari. Miris sekali kalau ada proyek bersumber APBN tapi daerah tidak bisa menikmati atau tidak sesuai harapan daerah,” tegas Mulyadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Selain menyoroti ketimpangan kesejahteraan, Mulyadi juga mengingatkan Bappenas terkait potensi ancaman terhadap ekosistem ekosistem digital nasional.
Ia menyoroti skema pendanaan perusahaan rintisan lokal oleh investor asing yang menggunakan pola debt to equity atau konversi utang menjadi saham.
Menurutnya, pola risiko tersebut membuka celah penguasaan saham perusahaan digital nasional oleh pihak asing, sekaligus berpotensi mengancam strategi pengelolaan data.
“Bayangkan kalau para pendonor asing masuk ke bisnis digital milik anak bangsa, kemudian mereka menjadi pemegang saham, maka ada big data yang terancam. Negara harus memikirkan itu, ekosistem ekosistem digital juga harus dijaga,” desaknya.
Mulyadi menegaskan, pembangunan nasional seharusnya tidak hanya mencapai pencapaian fisik dan investasi, tetapi juga memastikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga kepentingan strategis negara dalam jangka panjang.
