KabarIndonesia — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanif Dhakiri, menegaskan dukungan penuh partainya terhadap target ekonomi Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026.
Menurutnya, target tersebut mencerminkan optimisme sekaligus keberanian pemerintah dalam mempercepat langkah Indonesia menuju kemandirian dan kemakmuran rakyat.
Hanif menekankan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka makro semata, melainkan harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sekadar statistik, melainkan harus tercermin pada pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil, dan pemerataan kesejahteraan,” ujarnya, Senin (18/8).
Ia menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen tidak akan tercapai jika Indonesia masih terjebak dengan pola lama. Dibutuhkan industrialisasi untuk membuka lapangan kerja berkualitas, hilirisasi yang konsisten agar tidak bergantung pada ekspor bahan mentah, serta pemangkasan birokrasi yang kerap menghambat investasi.
“Pertumbuhan 5,4 persen bukan hadiah, tapi buah dari industrialisasi nyata dan birokrasi yang efisien,” tegasnya.
Terkait stabilitas harga, Hanif mengingatkan bahwa inflasi rendah hanya bermakna jika harga kebutuhan pokok di pasar terkendali. Beras, minyak goreng, cabai, dan energi disebutnya sebagai indikator kesejahteraan yang sesungguhnya. Karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat ketahanan pangan, memperlancar distribusi, serta memastikan subsidi tepat sasaran.
“Inflasi 2,5 persen hanya berarti bila rakyat bisa belanja kebutuhan pokok dengan tenang,” katanya.
Dalam aspek moneter, Hanif menilai stabilitas nilai tukar rupiah lebih penting daripada sekadar angka kurs. Target Rp16.500 per dolar AS, menurutnya, bisa diterima sepanjang gejolak bisa dicegah. Pemerintah, katanya, perlu menjaga cadangan devisa, mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan memastikan arus modal tetap sehat.
Menyinggung soal bonus demografi, Hanif mengingatkan agar momentum ini tidak menjadi bencana. Ia mendorong pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal melalui digitalisasi, industrialisasi, dan penguatan UMKM.
“Tanpa kerja formal, generasi muda akan terjebak di pekerjaan informal dengan upah murah. Bonus demografi bisa jadi berkah, tapi juga bisa berubah menjadi beban,” ujarnya.
PKB juga menilai ambisi menekan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol patut diapresiasi, namun tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial. Menurut Hanif, langkah presisi seperti pemberdayaan ekonomi desa, akses permodalan, hingga program yang menghubungkan masyarakat miskin dengan dunia kerja produktif harus menjadi prioritas.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus dinikmati semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit. Akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak perlu diperluas agar pertumbuhan tidak melahirkan kesenjangan baru.
“Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya melahirkan ketidakadilan sosial yang lebih dalam,” jelasnya.
Selain itu, terkait asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level USD 70 per barel, Hanif mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap fluktuasi global. Ia mendorong pemerintah mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan agar stabilitas pasokan tetap terjaga.
“Harga minyak jangan jadi beban rakyat, tapi harus jadi momentum memperkuat kedaulatan energi,” tegasnya.
Hanif menegaskan komitmen PKB untuk menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo, baik sebagai pendukung maupun pengawal kritis.
“Bagi PKB, ukuran keberhasilan ekonomi bukan angka di kertas, tapi perubahan nyata di meja makan, di lapangan kerja, dan di dompet rakyat,” pungkasnya.
