KabarIndonesia.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperluas program pembinaan kedisiplinan di barak militer yang semula ditujukan untuk pelajar bermasalah, kini menyasar warga dewasa yang dinilai kerap membuat masalah sosial. Program ini bertujuan menanamkan disiplin dan memberdayakan mereka melalui pelatihan dan pekerjaan produktif.
“Ini akan saya lakukan untuk orang dewasa. Kerjanya mabuk saja atau misalnya bergeng-geng di jalanan. Nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam III untuk dididik di Dodik ini,” ujar Dedi di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/5/2025).
Dedi yang akrab disapa Demul menjelaskan bahwa setelah menjalani pelatihan di barak, para peserta akan dibekali keahlian spesifik seperti pertanian, perikanan, dan konstruksi. Mereka kemudian akan disalurkan untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan provinsi.
“Jadi nanti ada proyek-proyek provinsi, pembuatan jalan, irigasi, bangunan. Mereka akan kita koordinasikan dengan kontraktor untuk jadi karyawan,” tambahnya.
Untuk menghindari penyalahgunaan pendapatan, gaji para peserta program akan langsung dikirim ke keluarga mereka.
Meski demikian, perluasan program ini menuai kritik tajam dari sejumlah pihak. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai pelibatan TNI dalam pembinaan warga sipil, khususnya pelajar, merupakan tindakan di luar kewenangan dan berpotensi melanggar prinsip hukum.
“Itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi kewarganegaraan. Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur,” kata Atnike, Jumat (2/5).
Kritik serupa disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana. Ia menilai pendekatan militeristik bukanlah solusi untuk membenahi perilaku warga, khususnya siswa.
“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara. Perlu penanganan holistik dengan memahami kondisi lingkungan dan keluarga,” ujar Bonnie.
Meski menuai polemik, Dedi tetap yakin program ini bisa menjadi solusi alternatif pemberdayaan sosial di tengah tantangan kedisiplinan dan pengangguran di Jawa Barat.
