KabarIndonesia.id — Komisi VIII DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026, mengingat pelaksanaan ibadah haji tinggal menghitung bulan. Hal ini disampaikan anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, Senin (20/10/2025).
Selly menjelaskan, DPR menunggu terlebih dahulu pembentukan tim dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) selaku perwakilan pemerintah sebelum memulai pembahasan Panja Haji. “Insyaallah minggu depan sudah dimulai rapat kerja dan pembentukan Panja Haji. Tapi harus izin pimpinan DPR dulu karena digelar saat reses,” ujarnya.
Panja Haji akan fokus menyisir dan menekan potensi kebocoran anggaran proses pengadaan barang dan jasa haji yang mencapai Rp5 triliun per tahun. Besaran kebocoran ini jika dikonversi ke Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) dapat meringankan beban jamaah. “Semua manfaat harus kembali ke jamaah,” tegas Selly.
Selain itu, Selly menjelaskan, penyederhanaan penyedia layanan di Arab Saudi dari 25 syarikah pada Haji 2024 menjadi hanya 2 syarikah pada Haji 2026 diperkirakan menekan biaya layanan hingga lebih dari 200 riyal per jamaah. Biaya pemberangkatan haji, yang menyumbang lebih dari 50% dari Bipih, juga menjadi fokus pembahasan Panja. Selly optimistis Bipih 2026 akan lebih terjangkau dibanding tahun sebelumnya, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto. “Hitungan pasti turunnya berapa, masih menunggu Panja Haji tuntas,” tambahnya.
Untuk referensi, Bipih tahun 2025 tercatat sebesar Rp89.410.258,79 per jamaah, dengan rincian Rp55.431.750,78 dibayar langsung oleh jamaah dan Rp33.978.508,01 ditanggung dari nilai manfaat dana haji.
Anggota Komisi VIII DPR, Ketut Kariyasa Adnyana, menekankan pentingnya pengelolaan investasi dana haji yang optimal. Dengan rata-rata tunggu 25–29 tahun, setoran awal Rp25 juta, dan Bipih sekitar Rp90 juta, seharusnya jamaah tidak perlu membayar lagi saat berangkat ke Tanah Suci, asalkan dana hajinya dikelola dengan baik dan benar.
