KabarIndonesia.id — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terkait keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini.
Ia menilai pemberian izin kepada atlet Israel untuk bertanding di Indonesia tidak hanya berpotensi memicu polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta dalam keterangan di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, Sukamta menegaskan bahwa sejak awal kemerdekaan, Indonesia selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Ia juga mengingatkan berbagai preseden sejarah yang menunjukkan ketegasan Indonesia terhadap Israel. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia untuk menghindari pertandingan melawan Israel. Lalu pada Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC), meski menimbulkan ketegangan internasional.
Konsistensi itu, kata Sukamta, kembali terlihat pada 2023, ketika FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul gelombang penolakan terhadap partisipasi tim nasional Israel.
“Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas: menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” ujarnya.
Sukamta juga menyinggung kondisi kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk. Berdasarkan laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025, sebanyak 66.148 warga Palestina dilaporkan tewas sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023 — sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak.
“Dalam situasi genosida seperti ini, tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ucapnya.
Ia menegaskan agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun, termasuk pemberian visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan.
“Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan,” katanya.
Menurut Sukamta, ketegasan sikap justru akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan global.
“Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia harus tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan,” tutupnya.
