KabarIndonesia.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti potensi perlindungan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai masih marak terjadi di lapangan. DPR pun mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi agar bantuan energi tersebut tepat sasaran.
Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, menegaskan bahwa lemahnya pengawasan berpotensi membuka celah penimbunan dan pelindung subsidi BBM, terutama di tengah tekanan global pada sektor energi.
“Perkuat pengawasan dan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan dan perlindungan. Peruntukan subsidi BBM harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan, karena kenyataan di lapangan sering sekali disalahgunakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (4/4/2026).
Penyalahgunaan Dinilai Merugikan Masyarakat
Menurut Cheroline, praktik perlindungan subsidi BBM tidak hanya merugikan negara, namun juga berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Distribusi yang tidak tepat sasaran membuat kelompok yang berhak justru kesulitan mendapatkan akses energi dengan harga terjangkau.
Dorong Percepatan Energi Terbarukan
Selain pengawasan, DPR juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Cheroline menilai Indonesia memiliki potensi besar, terutama di wilayah timur seperti Papua, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
“Pemerintah perlu mempercepat pengembangan EBT agar ketergantungan listrik pada BBM berkurang. Apalagi khusus untuk wilayah Timur Indonesia seperti Papua, kita punya sumber daya alam yang mencukupi namun belum maksimal dalam pengelolaannya,” jelasnya.
Ketahanan Energi Harus Diperkuat
Di tengah global, DPR menilai Indonesia perlu menyiapkan langkah-langkah strategi untuk menjaga ketahanan energi nasional, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga.
Penguatan cadangan energi nasional, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, serta percepatan transisi menuju energi berkelanjutan menjadi kunci menjaga kemandirian energi.
“Indonesia perlu terus memperkuat cadangan energi nasional, meningkatkan kapasitas produksi dan penyimpanan dalam negeri, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan agar ketahanan energi kita semakin kokoh ke depan,” tutupnya.
