KabarIndonesia.id — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (28/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendalami tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, pertemuan ini merupakan lanjutan dari rapat kerja sebelumnya antara BAKN dan BRI yang saat itu masih menunggu hasil riviu independen sebagaimana dimandatkan oleh BPK RI.
“Pertemuan hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari rapat kerja antara PT BRI dan BAKN. Intinya adalah waktu itu kita menunggu hasil riviu independen yang dimandatkan oleh BPK kepada BRI,” ujar Andreas Eddy.
Ia menjelaskan, tata kelola KUR melibatkan ekosistem lintas kementerian dan lembaga dalam skala besar, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara bertahap.
“Untuk tata kelola KUR ini memang masalahnya melibatkan ekosistem yang melibatkan kementerian/lembaga, sekarang ini total 28 (kementerian/lembaga yang terlibat),” katanya.
Meski demikian, Andreas menegaskan bahwa fokus pertemuan kali ini diarahkan pada kewajiban tindak lanjut yang harus diselesaikan oleh BRI, khususnya terkait temuan BPK mengenai potensi kesalahan penyajian laporan keuangan.
“Yang saat ini kita fokuskan itu di dalam penyelesaian tentang tindak lanjut yang harus dilakukan BRI, khususnya waktu itu tentang potensi kemungkinan adanya overstated maupun understated dalam laporan keuangan,” ucap Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Andreas, penyelesaian temuan ini bersifat mendesak karena menyangkut keandalan laporan keuangan yang menjadi dasar pengawasan BPK. Ia menyebut, hasil riviu independen baru dapat disampaikan setelah melewati periode akhir tahun.
“Waktu kita rapat kerja kemarin BRI menunggu hasil riviu, sehingga baru sekarang dilakukan. Ini yang harus kita selesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, pendalaman tata kelola KUR secara menyeluruh akan dilakukan pada tahap berikutnya. Andreas menilai, pembenahan kebijakan di tingkat hulu memerlukan keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Itu perlu mulai dari hulu sampai hilirnya diurai. Karena di situ adalah hulunya, kebijakan dibuatnya,” kata Andreas.
Ia menambahkan, tata kelola KUR menjadi perhatian serius BAKN mengingat besarnya subsidi yang dikucurkan pemerintah.
Namun, menurutnya, program tersebut belum menunjukkan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi maupun kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat.
“Subsidinya besar, tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan juga ternyata kok yang ada itu temuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi menyampaikan apresiasi atas pengawasan dan dukungan yang diberikan BAKN DPR RI.
Ia berharap pemaparan yang disampaikan BRI dapat menjawab isu-isu yang menjadi perhatian.
“Kami berharap pemamparan ini dapat memberikan informasi yang jelas lengkap dan clear mengenai hal-hal yang kita bicarakan pagi ini,” ujar Hery Gunardi.
Sebagai informasi, BPK RI dalam hasil pemeriksaannya mencatat sejumlah temuan terkait penyaluran KUR oleh BRI, di antaranya potensi overstatement pendapatan subsidi bunga KUR, potensi overstatement reversal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), serta indikasi pengelolaan KUR yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian.
Melalui kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI menargetkan pendalaman lebih lanjut atas tindak lanjut temuan BPK, guna memastikan perbaikan telah dilakukan sekaligus meminimalkan risiko fiskal dan operasional ke depan.
