KABARINDONESIA.ID — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar siswa SMA tidak lagi menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila pemerintah melakukan refocusing anggaran. Anggaran tersebut dinilai perlu diprioritaskan bagi penerima manfaat yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan paling membutuhkan asupan gizi.
Kelompok yang diusulkan menjadi prioritas meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Menurut Yahya, penentuan sasaran tersebut perlu menjadi pertimbangan Badan Gizi Nasional (BGN) agar pelaksanaan program MBG tetap efektif dan tepat sasaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Mereka masih dalam masa pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi tinggi. Sasaran 3B juga sangat penting, ibu hamil, ibu menyusui dan balita untuk mencegah stunting, karena masalah stunting terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari di luar kandungan atau sampai usia 2 tahun,” kata Yahya dalam pernyataan resminya, dikutip Selasa (21/7/2026).
Yahya menilai langkah BGN melakukan refocusing dan efisiensi anggaran sebagai kebijakan yang tepat. Namun, penggunaan anggaran program MBG harus tetap dioptimalkan agar manfaatnya diterima oleh pihak yang paling membutuhkan.
Pembatasan Berdasarkan Ekonomi Perlu Dikaji
Selain mengusulkan perubahan sasaran penerima, Yahya turut menyoroti rencana pembatasan program MBG berdasarkan kelompok ekonomi desil 8 hingga 10.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara mendalam karena berpotensi memunculkan kecemburuan sosial apabila diterapkan kepada siswa dalam satu lingkungan sekolah.
“Jangan sampai menimbulkan kecemburuan apabila terjadi dalam satu sekolah. Bagaimana mungkin dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG dan ada siswa yang tidak menerima MBG,” ujarnya.
Ia menilai pembatasan berdasarkan tingkat ekonomi kemungkinan lebih mudah diterapkan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu.
Sebaliknya, penerapannya di sekolah negeri dinilai lebih rumit karena kondisi ekonomi para peserta didik lebih beragam.
Yahya mengingatkan bahwa perbedaan penerima manfaat dalam satu sekolah juga dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap siswa.
“Saya minta BGN untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta BGN memastikan setiap perubahan kebijakan program MBG disusun berdasarkan kajian yang menyeluruh. Selain mempertimbangkan efektivitas anggaran, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek sosial dan psikologis penerima manfaat.
