KabarIndonesia.id — Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Traktat Keamanan Bersama antara Indonesia dan Australia tidak mengarah pada pembentukan aliansi militer. Di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks, kerja sama tersebut ditegaskan hanya bertujuan memperkuat mekanisme konsultasi bilateral di bidang keamanan.
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan, perjanjian yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese itu merupakan kelanjutan dari Defense Cooperation Agreement yang telah disepakati kedua negara sejak tahun 2006.
Dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/2/2026), Sugiono menekankan bahwa kerja sama tersebut tidak menciptakan komitmen pertahanan bersama, melainkan menyediakan ruang dialog strategi terkait situasi keamanan regional dan global.
“Ini bukan merupakan bukan pakta pertahanan, bukan pakta militer, bukan ada yang kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ancaman terhadap satu negara merupakan dipersepsikan sebagai bahaya juga atau bagi negara yang lain, tidak seperti itu. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah,” ujar Menlu.
Ia menuturkan, mekanisme konsultasi ini mencakup pertemuan rutin antara pimpinan dan para menteri kedua negara untuk membahas perkembangan keamanan yang saling mempengaruhi.
Menurutnya, stabilitas kawasan menjadi faktor penting bagi tercapainya kepentingan nasional Indonesia.
“Untuk bisa mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan nasional kita ini, kita memerlukan suatu suasana yang stabil, suasana yang tenang, suasana yang sejuk, damai. Karena jika tidak ada kestabilan, tidak ada perdamaian, atau adanya ketegangan atau konflik itu akan membuat keinginan dan kepentingan serta cita-cita kita tadi tidak bisa tercapai,” jelasnya.
Sugiono menambahkan, komunikasi dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan merupakan bagian dari pendekatan diplomasi Indonesia yang selama ini diterapkan secara konsisten, baik secara bilateral maupun regional. Forum konsultasi semacam ini, kata dia, juga dimiliki Indonesia dengan berbagai negara mitra lainnya.
“Jadi di tengah situasi seperti ini yang namanya komunikasi, maka kerja sama kolaborasi itu sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan satu pemahaman yang sama terhadap situasi global,” ujar Menlu.
Ia menegaskan, Indonesia tetap berpegang pada prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri bebas aktif, dengan mengedepankan dialog untuk mengelola tantangan bersama.
“Kemudian kita juga punya kepentingan-kepentingan yang ingin kita wujudkan. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita ingin jadi tetangga yang baik. Oleh karena itu ya kita saling membicarakan tantangan-tantangan yang kita hadapi, bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana bekerja sama untuk bisa mengambil sesuatu yang baik dari situasi yang ada sekarang,” tutupnya.
