KabarIndonesia.id — Dua dekade setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh disahkan, DPR RI mulai menata ulang arah masa depan otonomi khusus Aceh. Pembahasan revisi undang-undang ini dinilai krusial, terutama karena menyangkut keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan memasuki masa evaluasi pada 2027.
Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh kini telah memasuki tahap pembahasan perubahan pasal demi pasal. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan urgensi revisi undang-undang tersebut tak bisa dilepaskan dari status Aceh sebagai daerah dengan kekhususan.
“Nah kenapa ini menjadi penting dan urgen? Ini berkaitan dengan soal status kekhususan Pemerintah Aceh yang konsekuensinya adalah tentang dana otsus,” ujar Doli usai rapat Panja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Doli menjelaskan, pengaturan Pemerintahan Aceh selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dalam aturan tersebut, Dana Otonomi Khusus ditetapkan sebagai sumber penerimaan Pemerintah Aceh untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Undang-undang yang sama juga menetapkan masa berlaku Dana Otsus selama 20 tahun. Ketentuan itu menjadi pijakan penting bagi DPR dan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum masa berlakunya berakhir.
“Jadi tahun 2027 sesuai dengan undang-undang sebelumnya yang harus dievaluasi setiap 20 tahun itu sudah jatuh temponya di 2027. Nah makanya sebelum berakhir kita harus sepakati antara DPR dengan Pemerintah dan Pemerintah Aceh apakah otonomi khusus ini perlu diteruskan atau tidak? Nah dan itu bentuknya adalah undang-undang,” tutur Doli yang juga anggota Komisi II DPR RI.
Ia menegaskan, secara politik DPR dan pemerintah telah memiliki kesepahaman awal bahwa Aceh tetap dipertahankan sebagai daerah otonomi khusus. Pembahasan undang-undang difokuskan untuk memperkuat landasan hukum kebijakan tersebut ke depan.
“Jadi sebetulnya salah satu yang penting dan kita sudah sepakat sebetulnya, secara politik sebelum bicara tentang undang-undang di pasal per pasalnya secara prinsip pemerintah terutama DPR itu tetap mendukung bahwa Aceh itu tetap statusnya daerah khusus daerah otonomi khusus Aceh,” tegasnya.
Tahapan berikutnya, lanjut Doli, adalah membahas kebijakan turunan, khususnya terkait Dana Otonomi Khusus. Usulan Pemerintah Aceh agar persentase Dana Otsus ditingkatkan dinilai relevan, terlebih DPR sebelumnya telah menyepakati peningkatan alokasi Dana Otsus dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Selain itu, Baleg DPR RI menekankan pentingnya evaluasi komprehensif atas pemanfaatan Dana Otsus selama 20 tahun terakhir. Evaluasi tersebut mencakup capaian pembangunan sekaligus berbagai kelemahan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Yang penting juga adalah kita mau mengevaluasi juga sebetulnya, jadi sambil membahas undang-undang ini kita mau mengevaluasi selama 20 tahun terakhir pelaksanaan pembangunan dengan dana otonomi khusus itu sejauh mana progresnya? Apa yang sudah dicapai dan apa kelemahan dan kekurangannya?” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi fondasi perumusan kebijakan ke depan. Doli berharap, jika DPR dan pemerintah sepakat mempertahankan status otonomi khusus Aceh disertai penambahan Dana Otsus, maka dalam 20 tahun mendatang Aceh dapat mencatat kemajuan yang lebih signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Doli juga menyampaikan bahwa Baleg DPR RI saat ini tengah menggodok enam hingga tujuh rancangan undang-undang pada masa sidang berjalan, dengan RUU tentang Pemerintahan Aceh masuk dalam daftar prioritas utama.
Ia menegaskan, pengelolaan negara pada hakikatnya bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pendekatan otonomi khusus dan dukungan anggaran afirmatif, DPR berharap kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat ditekan.
Selain kesejahteraan, DPR RI juga menekankan komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan percepatan pembangunan dan kebijakan khusus bagi daerah seperti Aceh dan Papua, diharapkan potensi ketimpangan dan disintegrasi dapat dicegah, sehingga kemajuan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
