KabarIndonesia.id — PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap delapan persoalan fundamental yang dinilai menjadi tantangan serius bagi masa depan Indonesia. Pemetaan masalah kebangsaan itu disampaikan melalui Rekomendasi Eksternal yang dibacakan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 di Beach City International Stadium, Senin (12/1/2026).
Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa sikap politik PDIP berpijak pada ideologi Pancasila dan nilai-nilai kelahiran bangsa sejak 1 Juni 1945.
“PDI Perjuangan menempatkan etika moral, keteladanan, dan kebenaran hakiki sebagai pandu perjuangan politik. Kebenaran itu adalah kebenaran ideologi Pancasila, kebenaran konstitusional UUD 1945, serta kebenaran etika yang berpihak kepada rakyat,” ujar Jamaluddin.
PDIP menilai tantangan kebangsaan saat ini bersifat saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Tantangan pertama yang dibahas adalah krisis keteladanan dalam penyelenggaraan negara, yang dipicu oleh penyimpangan etika dan tata perilaku dalam kehidupan bernegara.
Selain itu, PDIP juga menyoroti krisis ekologi yang kian mengkhawatirkan. Bencana lingkungan yang diukur bukan sekedar peristiwa alam, melainkan dampak dari kesalahan tata ruang, konversi hutan secara masif, serta praktik industrialisasi berbasis ekonomi ekstraktif.
“Bencana ekologis bukan peristiwa alam semata, melainkan buah dari kebijakan yang mengabaikan dan mengabaikan kemiskinan,” tegas Jamaluddin.
Tantangan berikutnya adalah melemahnya supremasi hukum yang menyebabkan hilangnya hukum keadilan dan nilai kemanusiaan.
Kondisi tersebut diperparah oleh permasalahan ekonomi sistemik, mulai dari keterbatasan fiskal negara, tuduhan utang luar negeri, praktik korupsi, hingga deindustrialisasi yang berdampak pada semakin meningkatnya kemiskinan dan kemiskinan.
PDIP juga memberikan sorotan tajam terhadap berkembangnya otoritarianisme populis. Fenomena ini dinilai berpotensi membungkam kritik publik, menerapkan mekanisme check and balances, serta membuka ruang perlindungan kekuasaan.
“Praktik politik yang menutup ruang kritik dan mengabaikan suara rakyat merupakan ancaman nyata bagi demokrasi,” kata Jamaluddin.
Selain itu, PDIP mencatat lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik, praktik politik yang tidak demokratis, serta tekanan geopolitik global akibat menguatnya neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme sebagai bagian dari tantangan kebangsaan yang harus saling berhadapan.
Seluruh perjuangan tersebut, menurut PDIP, menjadi dasar refleksi dan arah perjuangan partai sebagaimana dirangkum dalam tema Rakernas,
“Satyam Eva Jayate, Di Sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya,” ucapnya.
