KabarIndonesia.id — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menghadiri rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk membahas perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan relaksasi bea masuk barang khusus bagi pekerja migran Indonesia.
Rapat yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7), dihadiri langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding. Dalam keterangan pers, Karding menyampaikan upaya pemerintah membuka akses pembiayaan tanpa agunan bagi para calon pekerja migran.
“Salah satu yang sedang saya usahakan adalah KUR khusus pekerja migran Indonesia tanpa agunan, dengan plafon pinjaman Rp100 juta. Dana ini dapat digunakan untuk pelatihan sekaligus biaya pemberangkatan,” ujar Karding.
Selain itu, ia juga menjelaskan langkah melobi Kementerian Keuangan terkait pelonggaran bea masuk bagi barang bawaan pekerja migran yang kembali ke Tanah Air. Barang dengan nilai di bawah Rp50 juta akan dibebaskan dari bea masuk sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.
“Saya juga melakukan lobi dengan Menteri Keuangan agar menambah jumlah platform relaksasi bagi pekerja migran. Dan ini sudah disetujui, sepanjang nilai barangnya tak lebih dari Rp50 juta,” jelasnya.
Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menambahkan bahwa rapat tersebut turut membahas evaluasi skema KUR yang sudah berjalan, sekaligus revisi petunjuk teknis KUR untuk pekerja migran Indonesia.
“Kami menargetkan revisi juknis KUR pekerja migran selesai pada akhir Juli, dan akan diluncurkan pada Agustus mendatang bersama Menteri Perekonomian,” tutur Christina.
Christina memaparkan bahwa program KUR pekerja migran ini dirancang untuk menjangkau 2 juta debitur dengan batas pinjaman maksimal Rp10 juta. Namun, tersedia juga fasilitas kredit tanpa jaminan dengan plafon hingga Rp100 juta, ditopang dana sebesar Rp201 miliar dan target penerima sebanyak 2.769 debitur.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khusus pekerja migran. Rencananya, sebanyak 20.000 unit rumah akan disalurkan melalui skema ini dan akan diluncurkan pada Agustus mendatang.
Langkah ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam mendukung pekerja migran Indonesia, mulai dari fase persiapan pemberangkatan hingga kepulangan dan pemberdayaan ekonomi di kampung halaman.
