KabarIndonesia.id — MAKASSAR, Pada Hari Rabu (20/11/2024), Isu perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan di Sulawesi Selatan terus menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Hingga kini, ruang aspirasi bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas agama/kepercayaan, dan ragam gender masih sempit dan sering kali terabaikan dalam kebijakan daerah.
Menjawab kebutuhan tersebut, SETARA Institute menggelar Workshop “Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi” di Makassar pada 19-20 November 2024. Acara ini melibatkan Koalisi ASPIRASI Sulsel dan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat keterampilan advokasi dan kampanye kelompok rentan.
Peneliti Setara Institute, Sayyidatul Insiyah (Sisy), menjelaskan bahwa workshop ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan membuat konten kampanye digital yang inklusif dan menyusun kertas kebijakan berbasis bukti.
“Melalui komunikasi strategis, kami ingin memastikan isu-isu kelompok rentan tidak hanya diperbincangkan, tetapi juga didengar oleh pembuat kebijakan. Workshop ini menjadi langkah awal untuk mendorong demokrasi yang lebih inklusif di Sulawesi Selatan,” ujar Sisy.
Selama dua hari, peserta merancang berbagai materi kampanye dan dokumen kebijakan. Empat poin utama yang dihasilkan dalam workshop ini meliputi:
1. Pengakuan Masyarakat Adat: Pemerintah didorong mempercepat pembentukan kebijakan promotif yang melindungi masyarakat adat beserta hak atas sumber daya alam.
2. Akses Inklusif bagi Disabilitas: Pilkada 2024 harus menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
3. Kesetaraan Gender: Pentingnya penguatan perspektif kesetaraan gender di pendidikan, pemerintahan, dan institusi lainnya.
4. Penghapusan Kebijakan Diskriminatif: Komitmen untuk menghapus regulasi yang membatasi hak-hak kelompok rentan.
Adapun Pendapat dari Peserta Workshop Setara Institute “Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi”, “Workshop ini bagi Saya dan tentunya Kami yang mengikuti Workshopnya pastinya sangat bermanfaat bagi Kita semua yang sejak dari awal berada di Koalisi ASPIRASI Sulsel yang mewakili dari Organisasi ataupun Gerakan dan Komunitas kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas agama/kepercayaan, dan ragam gender, dikarenakan Workshop ini membuat Kita memahami Teknis Komunikasi Strategis hingga perumusan Kerangka Kebijakan Bagi Kami sehingga Isu-isu inklusifitas yang Kita perjuangkan bersama didalam Koalisi ASPIRASI Sulsel dapat berkelanjutan dan berbasis bukti nyata”. Ungkap Gerald dari Pemuda Katolik Komcab. Makassar.
Selanjutnya “Terutama setelah mengikuti Workshop Kami mengikuti Forum Tudang Sipulung tapi lagi dan lagi Jujur bagi Saya dari 2 Paslon Gubernur & Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang diundang dalam Forum tersebut hanya Paslon Nomor Urut 1 yang menghadirkan Perwakilannya itupun bukan dari Paslonnya dan Nomor Urut 2 Paslon Gubernur & Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tidak hadir secara langsung tentunya menimbulkan tanda tanya, Siapkah atau tidak Pemerintah Sulawesi Selatan kedepannya untuk membuat Kebijakan Inklusif bagi Kami Koalisi ASPIRASI Sulsel yang mewakili dari Organisasi ataupun Gerakan dan Komunitas kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas agama/kepercayaan, dan ragam gender.” Tegasnya Gerald dari Pemuda Katolik Komcab. Makassar.
Workshop ini juga menjadi persiapan untuk Tudang Sipulung “Merancang Demokrasi Inklusif: Menguatkan Suara Kelompok Rentan di Sulawesi Selatan” yang akan digelar Pada Hari Kamis 21 November 2024.
Dalam Forum ini, para calon gubernur Sulawesi Selatan akan bertemu dengan Koalisi ASPIRASI Sulsel dan Masyarakat umum untuk mendengarkan langsung aspirasi kelompok rentan, sehingga Forum ini mengundang para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yakni nomor urut 1 Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) dan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (Andalan Hati).
Hingga acara selesai, keduanya tidak ada yang hadir. Namun, pasangan Danny-Ashar, mengutus perwakilan satu Timses sebagai perwakilan nomor urut 1.
Sementara itu, Nawir, yang mewakili pasangan calon nomor urut 1, mengaku bahwa Danny-Ashar siap berkomitmen mengakomodir aspirasi para kelompok rentan.”Cukup jelas visi-misi Danny-Ashar terhadap kelompok rentan. (Lalu) kelompok rentan apa yang dimaksud Danny-Ashar? Ini perlu diketahui,”kata Nawir
Dijelaskan Nawir, visi-misi Danny-Ashar mempunyai beberapa konsep dalam mengakomodir aspirasi kelompok rentan. Dintaranya dengan mitigasi, adaptasi dan afirmasi kebijakkan.
Misalnya konsep afirmasi kebijakkan yang dinilai sebuah tindakan cepat dalam memperjuangkan hak-hak dasar kelompok rentan. “Artinya itulah bentuk potical will Danny-Ashar,” tegasnya
“Misalnya bagaimana melindungi, menjamin kehidupan bagi kelompok rentan, terutama hak-hak dasarnya, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan juga hak untuk diakui entitasnya sebagai kelompok rentan,” tutur Nawir
Lebih jauh, kata Nawir, kelompok rentan juga bisa berbasis pada geografis suatu wilayah yang sulit terjangkau akses kebutuhan publik. Dengan itu, butuh ekosistem yang dapat menjangkau semuanya, termasuk didalamnya kebijakkan publik.
“Yang memungkinkan sebuah kelompok rentan bisa tumbuh mencapai tujuan hidupnya dan tidak mengalami diskriminasi. Itu jelas dipolitical will, membangun ekosistem yang luas,” jelasnya
Tak hanya itu, lanjut Nawir, kelompok rentan tersebut butuh solidaritas sosial yang nantinya tidak ada lagi seolah ada pembeda dengan satu yang lainnya. “Makanya di dalam visi-misi Danny-Ashar, itu bagaimana membangun ikatan, memperkuat kerekatan ikatan sosial antar warga, solidaritas,” bebernya
Dengan semua itu, ditegaskan kembali Nawir bahwa butuh sebuah ekosistem yang mengatur kewajiban secara kultural dan aturan sendiri dalam menyelesaikan problem masalah kelompok rentan.
“Kewajiban kita saling memanusiakan, saling sipakatau, saling menghargai, saling melindungi. Bukan cuma negara yang harus taat peraturan, tapi masyarakat juga harus saling melengdungi,” ujarnya.
“Kalau ini bisa diselesaikan, maka akan terjadi ekosistem hubungan intraksi yang baik.”
Sehingga Peneliti Setara Institute, Sayyidatul Insiyah (Sisy), menegaskan pentingnya forum tersebut sebagai wadah penyampaian rekomendasi yang telah dirumuskan.
Tudang Sipulung, menjadi ruang strategis untuk memastikan suara kelompok rentan tidak hanya menjadi wacana, tetapi diintegrasikan dalam visi dan program kerja calon gubernur,” kata Nursiah.
Workshop ini menghasilkan momentum penting untuk membangun kesadaran publik dan mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Selain mempersiapkan peserta untuk mengartikulasikan kebutuhan secara strategis, acara ini juga berkontribusi pada penguatan demokrasi di tingkat lokal.
Peneliti Setara Institute, Sayyidatul Insiyah (Sisy) berharap, dengan adanya pelatihan ini, peserta dapat berperan aktif dalam menyuarakan kebutuhan kelompok rentan.
“Kami percaya, perubahan dimulai dari kemampuan menyampaikan pesan yang kuat dan berbasis bukti,” tambahnya.
Pilkada 2024 menjadi momen krusial bagi Sulawesi Selatan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dalam pembangunan daerah.
Jika rekomendasi dari workshop ini diterapkan, diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam konteks demokrasi, inisiatif ini tidak hanya memperkuat suara kelompok rentan, tetapi juga mempromosikan partisipasi aktif dalam proses politik. Ini merupakan langkah konkret menuju Sulawesi Selatan yang inklusif, adil, dan berdaya.
