KabarIndonesia.id — Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), mahasiswa, dan organisasi masyarakat (ormas) Kota Singkawang menyerukan kepada masyarakat untuk menolak politik uang menjelang hari H Pilkada 2024 yang akan dihelat pada 27 November 2024. Seruan ini merupakan bagian dari kampanye yang dilakukan guna mendorong pemilihan yang bersih dan berintegritas di Kota Singkawang.
“Hari ini kita melakukan kampanye gerakan menolak politik uang dalam Pilkada 2024,” ujar Koordinator JPPR Singkawang, Rubi Ismayanto, di Singkawang, Minggu. Kampanye ini dirancang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Ia berharap, masyarakat Singkawang menggunakan hak suara mereka sesuai dengan hati nurani dan tanpa pengaruh materi.
“Masyarakat jangan mau diiming-imingi dengan uang baru mau datang ke TPS,” tegasnya. Menurut Rubi, memilih pemimpin yang menggunakan politik uang adalah langkah yang keliru karena pemimpin seperti itu hampir pasti tidak akan menjalankan amanahnya dengan baik. “Pemimpin yang dipilih dengan menggunakan uang sudah dipastikan tidak akan amanah,” lanjutnya. Oleh karena itu, JPPR memandang penting untuk menyuarakan penolakan terhadap politik uang melalui aksi-aksi langsung di lapangan.
Sebagai bagian dari kampanye ini, gerakan dilakukan secara spontan di tiga titik strategis di Kota Singkawang. Titik tersebut meliputi depan Kantor Walikota Singkawang, simpang lampu merah Jalan Alianyang, dan perempatan Jalan Diponegoro. Para peserta kampanye membawa spanduk dan poster dengan pesan-pesan menolak politik uang untuk menarik perhatian masyarakat luas.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Singkawang, Juhriansyah, turut menyuarakan pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang. “Perlunya kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang adalah suatu tindakan yang harus dilakukan,” ungkapnya. Ia menekankan bahwa masyarakat perlu menyadari dampak jangka panjang dari menerima uang sebagai imbalan untuk memilih calon tertentu.
“Masyarakat harus cerdas menentukan pemilih dan pilihan serta jangan mudah diimingi dengan uang. Jangan mau suara kita dihargai hanya pada saat pemilihan, tetapi pikirkan dampaknya selama lima tahun ke depan,” tambah Juhriansyah. Imbauan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pemilih akan pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar layak dan mampu membawa perubahan positif bagi Kota Singkawang.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya bijak tetapi juga cerdas dalam memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota Singkawang. “Saya mengimbau masyarakat Singkawang agar bijak dan cerdas dalam memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2024,” ujarnya.
Gerakan ini bukan hanya sekadar aksi simbolis, tetapi juga menjadi refleksi dari komitmen berbagai elemen masyarakat di Singkawang untuk mendorong pelaksanaan Pilkada yang bersih. Penolakan terhadap politik uang dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik dan bermartabat.
Mengapa politik uang harus ditolak? Karena praktik ini tidak hanya mencederai integritas demokrasi tetapi juga memberikan peluang bagi kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang terpilih melalui politik uang lebih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan masyarakat luas. Akibatnya, program pembangunan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat seringkali terabaikan.
JPPR dan GMNI berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang. Salah satu langkah strategis yang mereka lakukan adalah menggelar diskusi publik dan menyebarkan informasi melalui media sosial serta tatap muka langsung. Dengan demikian, mereka berharap dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari generasi muda hingga orang tua, agar bersama-sama menolak politik uang.
Selain menolak politik uang, JPPR juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab. Menurut mereka, partisipasi dalam Pilkada adalah salah satu wujud kontribusi nyata masyarakat dalam menentukan masa depan daerahnya. Dengan memilih pemimpin yang kompeten dan jujur, masyarakat dapat berharap pada pemerintahan yang lebih baik selama lima tahun ke depan.
Gerakan ini juga sejalan dengan semangat demokrasi yang dicanangkan secara nasional. Pilkada 2024, yang merupakan bagian dari agenda politik serentak di Indonesia, menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menunjukkan kualitas demokrasi yang sehat. Melalui kampanye ini, JPPR, GMNI, dan berbagai ormas di Singkawang berharap Kota Singkawang dapat menjadi contoh dalam menolak politik uang dan mendukung pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil.
Penolakan terhadap politik uang adalah bagian dari perjuangan untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua pihak, baik penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat, mahasiswa, maupun masyarakat itu sendiri. “Pilkada yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Rubi.
(Sumber: kabarkalimantan.id)
