KabarIndonesia.id — Progres mega proyek Kereta Api Makassar-Parepare hingga kini masih terus diupayakan. Meski jalan ditempat, namun upaya penyelesaian sejumlah masalah di proyek multiyears ini terus dilakukan. Terbaru pemerintah tetap mengupayakan untuk melakukan negosiasi terhadap pembebasan lahan di sejumlah titik di Kabupaten Pangkep dan Maros.
Masalah lahan ini bahkan sudah dibahas di Kantor Staf Kepresidenan pada akhir Februari lalu.
Pembahasan itu menjawab beberapa poin penting, hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Arafah, Selasa (2/3).
Salah satu poin penting dalam menuntaskan masalah pembebasan lahan adalah dengan melibatkan kepala daerah secara aktif dalam melakukan negosiasi kepada masyarakat. Mereka tergabung dalam satu tim percepatan pembebasan lahan.
"Sinergi kepala daerah itu dibutuhkan, selain itu kita bentuk dalam satu wadah atau tim percepatan pembebasan lahan, khusus untuk Pangkep dan Maros," kata Arafah.
Kondisi progres pembebasan lahan untuk dua Kabupaten ini yakni di Pangkep sudah 95 persen dibebaskan sedangkan Maros 55 persen.
Selain akan dibentuknya tim percepatan pembebasan lahan, Arafah juga akan melakukan kajian untuk jalur Mandai-Makassar New Port tahun ini.
"Tahun ini akan dikaji untuk Panlok, kemudian tahun depan akan dibangun. Konsep yang mau dipercepat yaitu Makassar-Parepare tahap awal Garongkong-Tonasa-Bosowa nanti lanjut ke Mandai-MNP ini akan tersambung," terangnya.
Seperti diketahui, sejak tahun 2015 proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp8,25 triliun, terdiri dari empat segmentasi pembagian. yaitu segmen B Palanro-Takkalasi, Segmen C Takkalasi-Tanete Rilau, Segmen D Tanete Rilau-Mandai, Maros dan Pangkep, serta lintas cabang.
Sebelumnya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi mengatakan pembangunan jalur kereta api tersebut dibangun di aras 7.113 bidang lahan, dengan target operasi 2021 untuk wilayah Palanro-Tanete Rilau dan Garongkong-Tonasa.
Jumardi mengaku bahwa masalah pembebasan lahan ini masih terus dilakukan, memang ada halangan itulah yang harus diselesaikan,
"Pembebasan lahan ini persoalan manusiawi, Jadi, harus ditempuh dengan cara manusiawi," sebutnya.
Terkait adanya stasiun yang beroperasi, Jumardi menyebutkan bahwa rencananya di Barru, Lima stasiun. Tapi sekarang sedang diuji kelayakannya memastikannya.
"Jadi, ada tahapan yang perlu dilakukan sebelum dioperasikan. Diuji kelayakannya. Nah kalau tim penguji mengatakan laik, baru dioperasikan. Tapi, kalau belum tentu ada rekomendasi dari tim penguji, dan ini untuk kereta penumpang panjangnya sekitar 33 Km" jelasnya
Data yang diperoleh pada awal Februari lalu pembangunan rel tersebut untuk pengadaan lahan dan konstruksi segmen B sepanjang 26,1 kilometer dan segmen C 16,1 kilometer semua sudah 100 persen. Untuk akses Tonada 9,7 kilometer baru rampung tahun 2021 ini, termasuk segmen A Soreang-Mallanroe sepanjang 23 kilometer baru rampung 2023. Dan akses garongkong sepanjang 4,7 kilometer lahan 100 persen konstruksi 70 persen.
