KabarIndonesia.id — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yeni Rahman, melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, atas ketidakhadirannya dalam rapat paripurna pembahasan laporan hasil reses masa persidangan II tahun sidang 2024/2025, yang digelar Senin (14/4) di Gedung DPRD Sulsel.
Yeni menilai ketidakhadiran Gubernur maupun Sekretaris Daerah sebagai bentuk pengabaian terhadap forum resmi yang memuat aspirasi publik. Dalam forum tersebut, hanya Asisten I Pemerintah Provinsi yang mewakili eksekutif. Bagi Yeni, hal itu menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam merespons hasil penyerapan aspirasi rakyat melalui kegiatan reses para wakil rakyat.
“Selama satu dekade saya menjadi legislator di Makassar, tidak pernah ada paripurna yang hanya dihadiri oleh asisten. Ini forum tertinggi, seharusnya dihadiri oleh pejabat utama,” tandasnya dalam rapat yang digelar terbuka.
Kritik Yeni tak berhenti pada ketidakhadiran kepala daerah. Ia juga menyoroti kebijakan Pemprov Sulsel yang mengeluarkan surat edaran penghentian sementara pembayaran iuran BPJS Kesehatan ke daerah. Menurutnya, keputusan tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat bergantung pada jaminan layanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan itu bukan opsi, melainkan kebutuhan pokok. Tahun 2024 ini, justru kalian berhenti membayarkan iuran BPJS. Sibuk mengutak-atik APBD, sementara rakyat ditelantarkan. Bantuan keuangan mandek, utang pun tidak diselesaikan,” ucapnya dengan nada tegas.
Yeni meminta agar surat edaran tersebut segera dicabut. Ia juga mengimbau agar Pemprov meneladani sikap Pemerintah Kota Makassar yang tetap menjaga layanan kesehatan masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan fiskal.
“Tak ada alasan bagi Pemprov Sulsel untuk menghentikan pelayanan dasar yang menyangkut nyawa,” tambahnya.
Lebih jauh, Yeni mempertanyakan urgensi menggelar paripurna jika Gubernur tidak menunjukkan itikad baik untuk hadir dan mendengarkan secara langsung. Ia menegaskan bahwa pembangunan Sulawesi Selatan harus dijalankan secara kolektif dan saling menghormati antara legislatif dan eksekutif.
“Kalau Gubernur tak hadir, lebih baik paripurna ini tidak usah digelar. Kita membangun Sulsel secara kolektif-kolegial, bukan atas dasar kehendak sepihak,” tutup Yeni dengan nada kecewa.
