KabarIndonesia.id — Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023, XR Bunga Terung Kalimantan Timur mengingatkan pemerintah untuk bertindak lebih tegas, jelas dan terukur dalam mengatasi serta menahan laju peningkatan suhu permukaan bumi.
Pasalnya, saat ini dampak perubahan iklim mulai nyata dirasakan. Masyarakat Samarinda sampai menjelang pertengahan tahun 2023 ini merasakan suhu yang makin panas secara konstan. Namun di tengah panas yang menyengat sering kali tiba-tiba turun hujan yang sangat deras.
XR Bunga Terung menilai selama ini Pemerintah Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda dan daerah-daerah lainnya lebih tenggelam dalam euforia dana iklim, uang karbon yang diperoleh dari pemerintah atau lembaga pendanaan luar negeri.
Perwakilan XR Bunga Terung, Yopin mengungkapkan, mengandalkan uang atau program bantuan luar negeri untuk memitigasi iklim tidak cukup lagi.
"Gubernur Provinsi Kalimantan Timur rajin plesiran ke luar negeri untuk mendapat dana iklim lebih banyak lagi, namun masyarakat Kalimantan Timur mesti mengeluarkan uang ekstra untuk membeli AC atau Kipas Angin baru agar tidak kepanasan," ungkapnya melalui pernyataan tertulisnya Minggu, (04/06).
Ia menambahkan, dana iklim mungkin menyejukkan kantong pemerintah dan para pihak lainnya, namun tidak menyejukkan hati masyarakat luas yang kegerahan karena panas matahari yang makin hari makin menyengat.
Yopin menyebut, pemerintah yang sering melabeli diri sebagai green government, nyatanya tidak cukup tegas dalam menghentikan konversi hutan dan lahan untuk industri ekstraksi.
"Ibarat kata, Doyan Dana Karbon tapi tetap Rakus Hancurin Hutan," sebutnya.
Dalam pandangan XR Bunga Terung Kalimantan Timur ketegasan pemerintah perlu diuji dengan keberanian menyatakan Darurat Iklim.
"Berani memberitahu kebenaran bahwa kita sudah mengalami krisis iklim sekarang ini. Krisis yang dampaknya bukan hanya ekologis melainkan juga ekonomi, sosial, kesehatan dan politik," terangnya.
"Jika tidak maka euforia soal dana iklim dan klaim keberhasilan dalam memitigasi iklim tak lebih dari upaya green cleansing, upaya cuci dosa atas kesalahan kebijakan dalam tata kelola lahan, hutan dan konsumsi energi yang berbasis fosil," sambungnya.
Ia menuturkan, pemerintah mesti berhenti menjadi buzzer bagi dirinya sendiri karena merasa telah melahirkan kebijakan dan program untuk mengantisipasi dan mengadaptasi perubahan iklim.
"Apapun itu, segenap dokumen dan prestasi yang dibangga-banggakan tak lebih hanya merupakan ‘aksi tipu-tipu’ untuk menutupi ketidaktegasan pemerintah dalam meng – Kipas berbagai macam perilaku yang menjadi biang Perubahan Iklim," pungkasnya.
