KabarIndonesia.id — Untuk pertama kalinya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal menembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen pada Pemilu 2024.
Politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha, menyebut kondisi partai tengah didera penyakit kronis yang menuntut adanya reformasi mendasar, termasuk pemilihan ketua umum baru yang dinilai mampu menjadi penyelamat.
Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Tamliha menyoroti dua persoalan fundamental yang menurutnya menjadi akar kemunduran PPP: sikap internal yang tertutup serta absennya figur dengan kekuatan finansial memadai.
Ia secara gamblang menuding kepemimpinan PPP saat ini, di bawah Plt Ketua Umum Mardiono, bersikap “alergi” terhadap masuknya tokoh eksternal atau yang ia sebut sebagai outsider. “Ya, pimpinan PPP sekarang lah (yang alergi menerima orang luar), Mardiono,” tegas Tamliha saat ditanya siapa yang menolak figur eksternal.
Sikap eksklusif itu, menurutnya, telah menghambat peluang partai untuk tumbuh sekaligus merangkul kekuatan baru. Selain itu, kelemahan finansial juga disebut sebagai masalah krusial. Tamliha mengakui PPP tidak memiliki sosok dengan kapasitas ekonomi yang kuat. “Salah satu kelemahan PPP, saya bilang apa adanya saja, tidak punya figur yang berduit,” ucapnya, Senin (15/9/2025).
Ketiadaan tokoh dengan sumber daya finansial, lanjutnya, membuat PPP sulit bersaing secara maksimal, baik dalam Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Cabang (Muscab), maupun dalam kontestasi pemilu yang menuntut dukungan dana besar.
Kegagalan tersebut memantik desakan keras dari Tamliha agar dilakukan reformasi total di tubuh partai. Sejumlah nama pun mencuat sebagai kandidat potensial ketua umum PPP, baik dari internal maupun eksternal, seperti Sandiaga Uno, Suharso Monoarfa, Mardiono, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Dua kelemahan yang disorot Tamliha—tertutupnya pintu bagi tokoh luar dan lemahnya kekuatan finansial—dinilai saling berkaitan. Sikap eksklusif membuat PPP kehilangan kesempatan menarik figur yang tidak hanya mampu memperluas basis politik, tetapi juga memiliki kapasitas ekonomi untuk menopang perjuangan partai.
