KabarIndonesia.id — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan target ambisius: merenovasi dua juta unit rumah di wilayah-wilayah pelosok Indonesia sebelum tutup tahun 2025. Program revitalisasi hunian tersebut akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp43,6 triliun.
Dalam forum diskusi yang digelar Bank Dunia di Jakarta, Senin, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan keberlanjutan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini sebelumnya hanya mampu menangani 140 ribu unit rumah setiap tahunnya. Kini, pemerintah menetapkan lonjakan signifikan dalam cakupan program.
“Walaupun masa efektif pemerintahan tersisa sekitar enam bulan, Presiden menekankan bahwa target dua juta rumah harus tercapai,” ujar Fahri.
Alokasi dana akan disalurkan secara langsung ke rumah tangga penerima, dengan nominal bantuan per unit mencapai Rp21,8 juta. Dana ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah yang tidak layak huni dan meningkatkan kelayakan hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
PKP saat ini intensif menjalin sinergi lintas sektor. Sejumlah lembaga terkait—termasuk Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Sosial, serta institusi TNI dan Polri—dilibatkan untuk memperkuat koordinasi dan eksekusi lapangan.
“Lonjakan dari 140 ribu ke dua juta unit renovasi memerlukan energi luar biasa. Ini bukan sekadar kuantitas, tapi menuntut akurasi perencanaan dan ketatnya pertanggungjawaban administratif,” terang Fahri.
Lebih lanjut, Fahri juga mendorong adopsi pendekatan pembiayaan berbasis kredit mikro. Menurutnya, strategi ini mampu merangsang partisipasi pengembang lokal sekaligus memberdayakan masyarakat secara langsung dalam proses perbaikan hunian.
“Jangan berhenti di angka Rp20 juta. Kalau bisa, kita tambah. Dengan begitu, skema kredit mikro bisa ikut masuk, menopang pembiayaan,” ujarnya dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).
Fahri turut menyoroti ketimpangan alokasi anggaran. Tahun ini, dana renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hanya Rp900 miliar. Angka itu jauh tertinggal dibandingkan alokasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai Rp28,8 triliun.
“Renovasi MBR tahun ini hanya dapat Rp900 miliar. Sementara FLPP yang difokuskan untuk bunga kredit rumah tembus Rp28,8 triliun. Proporsi ini perlu ditinjau ulang,” tegasnya.
Ia menambahkan, alokasi anggaran seyogianya diarahkan untuk mempercantik wilayah-wilayah permukiman kumuh, termasuk kawasan pesisir dan bantaran sungai. Tujuannya jelas: mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan manusiawi bagi setiap keluarga Indonesia.
