KABARINDONESIA.ID — Isu buzzer, kualitas demokrasi digital, hingga kedaulatan data menjadi sorotan mahasiswa dalam peluncuran dan bedah buku Demokrasi Digital: Viralitas, Algoritma dan Gen Z karya Andi Ilham Paulangi di IPB University, Dramaga, Bogor, Rabu (17/6/2026).
Meski sempat diwarnai dinamika menjelang pelaksanaan, forum akhirnya berlangsung lancar dan menghadirkan diskusi kritis mengenai masa depan ruang publik digital di Indonesia.
Kegiatan yang digelar Nagara Institute bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta BEM IPB tersebut membahas berbagai tantangan demokrasi digital, mulai dari pengaruh algoritma, viralitas informasi, hingga keresahan generasi muda terhadap kualitas percakapan publik di media digital.
Politikus senior, dan analis politik, Akbar Faizal mengungkapkan bahwa forum tersebut telah dipersiapkan sekitar satu bulan sebelumnya bersama BEM IPB.
Awalnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid dijadwalkan hadir sebagai salah satu pembicara. Namun karena berhalangan, Meutya menugaskan Direktur Digital Komdigi Farida Dewi untuk mewakili kementerian dalam forum tersebut.
Menjelang acara dimulai, situasi sempat memanas setelah pimpinan BEM IPB mempertanyakan kelanjutan kegiatan karena mendapat informasi bahwa Menteri Komdigi tidak dapat hadir secara langsung.
“Saya datang tepat sebelum acara. Laporan dari tim saya yang sejak pagi hari menginfokan semua sudah siap,” tulis Akbar dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).
Menurut Akbar, proses negosiasi dengan mahasiswa berlangsung cukup alot. Ia kemudian meyakinkan para mahasiswa bahwa seluruh kritik dan aspirasi yang ingin disampaikan akan diteruskan kepada Menteri Komdigi.
“Akhirnya saya bisa meyakinkan anak-anak muda para pemimpin mahasiswa ini bahwa seluruh unek-unek mereka saya pastikan akan sampai ke tangan Menteri,” ujarnya.
Akbar juga mengungkapkan bahwa dinamika serupa sebenarnya sudah muncul sebelum hari pelaksanaan. Ketidakhadiran salah satu narasumber yang sebelumnya diharapkan mahasiswa sempat memunculkan kekecewaan hingga acara nyaris batal dilaksanakan.
Meski demikian, komunikasi yang terbangun antara penyelenggara dan mahasiswa akhirnya menghasilkan kesepahaman sehingga forum tetap berjalan sesuai rencana.
Selama kurang lebih dua jam, diskusi berlangsung tertib dan interaktif. Menteri Komdigi Meutya Hafid juga mengirimkan video ucapan selamat yang ditayangkan melalui layar besar sebagai bentuk apresiasi kepada peserta forum.
Selain Akbar Faizal, forum turut menghadirkan Presiden BEM IPB, Wakil Rektor I IPB, serta perwakilan Komdigi yang menyampaikan pandangan mengenai tantangan demokrasi digital di era algoritma dan kecerdasan buatan.
Salah satu sesi yang paling menarik perhatian terjadi saat diskusi terbuka. Empat mahasiswa menyampaikan pertanyaan kritis yang menurut Akbar disampaikan secara tajam namun tetap terukur dan berbasis argumentasi.
Salah satu pertanyaan yang menjadi sorotan berkaitan dengan keberadaan buzzer dalam ruang digital nasional.
“Apakah pemerintah via Komdigi tahu tentang buzzer yang merusak ruang publik bahkan kualitas demokrasi dan kenapa tidak diberantas?” demikian salah satu pertanyaan peserta yang dikutip Akbar.
Tak hanya menyampaikan kritik, mahasiswa IPB juga menyerahkan hasil riset dan dokumen berisi gugatan terkait isu kedaulatan digital yang mereka nilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Akbar kemudian meminta dokumen tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Digital Komdigi, Farida Dewi. Menurutnya, Farida memberikan jaminan bahwa hasil kajian mahasiswa tersebut akan diteruskan kepada Menteri Meutya Hafid.
Forum akhirnya ditutup sesuai agenda tanpa insiden. Para peserta, mahasiswa, dan pembicara bahkan mengakhiri kegiatan dengan sesi foto bersama.
Bagi Akbar, pengalaman berdialog dengan mahasiswa IPB memberikan gambaran mengenai keresahan generasi muda terhadap berbagai persoalan bangsa, khususnya yang berkaitan dengan ruang digital dan demokrasi.
“Saya makin paham bahwa benar adanya terpendam ‘kemarahan’ anak-anak muda pada berbagai hal. Mereka marah dan frustasi karena merasa KITA tak cukup memberi respon yang layak,” kata Akbar.
Meski demikian, ia menilai mahasiswa IPB mampu mengelola kegelisahan tersebut melalui pendekatan intelektual yang elegan, berbasis riset, argumentasi, dan dialog terbuka.
“Pada kasus IPB kemarin itu, saya bertemu dengan anak-anak muda yang mampu mengelola emosi dalam balutan intelektual yang elegan,” ujarnya.
Akbar juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa IPB yang tetap membuka ruang komunikasi dan negosiasi dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.
