KabarIndonesia.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan, Memey Meirita Handayani (MMH), sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di lingkungan Kemenaker.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama MMH selaku Sesditjen Binalavotas Kemenaker,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat.
Selain Memey, KPK juga memeriksa dua saksi lainnya di Polres Karanganyar, Jawa Tengah, yakni AP selaku notaris dan AYM dari pihak swasta.
Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK telah mengumumkan identitas delapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan tersebut. Mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.
Dalam periode 2019 hingga 2024, para tersangka diduga mengumpulkan uang sekitar Rp53,7 miliar dari praktik pemerasan terhadap pihak-pihak yang mengurus RPTKA.
RPTKA sendiri merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki tenaga kerja asing untuk bisa bekerja di Indonesia. Jika dokumen tersebut tidak diterbitkan, izin kerja dan izin tinggal tenaga kerja asing akan terhambat, serta dikenakan denda Rp1 juta per hari. Kondisi ini diduga dimanfaatkan para tersangka untuk meminta sejumlah uang dari para pemohon RPTKA.
KPK juga menduga praktik serupa telah berlangsung sejak periode kepemimpinan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Muhaimin Iskandar (2009–2014), berlanjut pada masa Hanif Dhakiri (2014–2019), hingga era Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (2019–2024).
Delapan tersangka tersebut kini telah ditahan oleh KPK. Kloter pertama berisi empat tersangka ditahan pada 17 Juli 2025, sementara kloter kedua menyusul pada 24 Juli 2025.
